Indonesia Tidak akan Ekspor EBT, Bahlil: Untuk Industri Dalam Negeri

Indonesia gencar menarik investasi untuk mengembangkan EBT, namun produk yang dihasilkan tidak akan diekspor ke luar negeri.
Image title
18 Mei 2022, 15:01
ebt, energi terbarukan, energi baru terbarukan, bahlil lahadalia, investasi ebt,
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/YU
Panel surya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/12/2021). Kementerian ESDM merencanakan kapasitas dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2060 mendatang sebesar 617 GW.

Indonesia saat ini tengah menggenjot investasi untuk mendorong pengembangan energi hijau dan ramah lingkungan, termasuk mengembangkan potensi sumber energi baru terbarukan (EBT) hingga mendorong ekosistem kendaraan listrik dan baterai kendaraan listrik di dalam negeri.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa setelah Indonesia berhasil mengembangkan potensi EBT, produknya tidak akan diekspor. Hal ini agar industri bisa terbangun di dalam negeri.

Bahlil mempersilakan investor menanamkan modalnya di sektor EBT. Namun produk EBT-nya tidak akan diekspor. “Pemerintah belum berpikir untuk mengekspor EBT ke negara mana pun,” ujarnya dalam Investment Forum ‘Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif’, Rabu (18/5).

Indonesia dinilai punya peran besar dalam pengembangan EBT. Terlebih dengan tren keberlanjutan yang ada saat ini. Pengembangan energi yang ramah lingkungan juga sejalan dengan target NDC Indonesia untuk bisa mencapai netral karbon (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat.

Advertisement

"Silakan investasi tapi kami belum terpikir untuk ekspor EBT ke negara mana pun. Karena kita akan pakai dulu di dalam negeri. Silakan kalau mau investasi, investasi di dalam negeri. Karena kalau listriknya kita jual ke negara lain, maka industri akan lari ke sana," katanya.

Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif menjanjikan investor di sektor EBT di Indonesia dapat mendapatkan kembali investasinya atau balik modal dalam waktu 10 tahun. Simak potensi EBT di Indonesia pada databoks berikut:

Pemerintah tengah menggodok draf peraturan presiden tentang tarif listrik EBT untuk menjamin tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang baik bagi investor.

“Dalam draf perpres EBT kami merumuskan tarif EBT yang kami pikir dapat memastikan pengembalian investasi yang baik dalam 10 tahun. Setelah itu kami akan kembali menyesuaikan tarifnya,” ujar Arifin beberapa waktu lalu, Rabu (9/2).

Di samping itu, lanjut Arifin, pemerintah bersama DPR juga tengah menyiapkan serangkaian aturan baru terkait EBT, seperti kewajiban implementasi EBT, sertifikasi EBT, penetapan tarif listrik EBT yang transparan untuk menjamin pengembalian investasi yang fair bagi pelaku bisnis.

Kemudian alokasi dana EBT yang bersumber dari APBN, APBD, perdagangan karbon, sertifikat EBT, dan sumber pendanaan lainnya, serta terkait ekspor dan impor EBT.

“Kami juga tengah mendiskusikan bagaimana implementasi mekanisme power wheeling untuk mengakselerasi pemanfaatan energi hijau untuk mendukung sektor industri dalam menghasilkan produk hijau,” ujarnya.

Meski demikian investasi di sektor EBT dan konservasi energi (EBTKE) di Indonesia masih jauh dari harapan. Pada 2021 realisasinya hanya mencapai 74% dari target US$ 2,04 miliar atau hanya US$ 1,51 miliar.

Padahal, kebutuhan investasi khusus untuk membangun pembangkit EBT hingga 40 tahun ke depan untuk mencapai target netral karbon mencapai US$ 1,04 triliun atau sekitar Rp 14.950 triliun (Rp 14,95 kuadriliun), atau setidaknya US$ 25 miliar (Rp 360 triliun) per tahun.

Reporter: Antara
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait