Indonesia Tidak akan Ekspor EBT, Bahlil: Untuk Industri Dalam Negeri
Pemerintah tengah menggodok draf peraturan presiden tentang tarif listrik EBT untuk menjamin tingkat dan jangka waktu pengembalian investasi yang baik bagi investor.
“Dalam draf perpres EBT kami merumuskan tarif EBT yang kami pikir dapat memastikan pengembalian investasi yang baik dalam 10 tahun. Setelah itu kami akan kembali menyesuaikan tarifnya,” ujar Arifin beberapa waktu lalu, Rabu (9/2).
Di samping itu, lanjut Arifin, pemerintah bersama DPR juga tengah menyiapkan serangkaian aturan baru terkait EBT, seperti kewajiban implementasi EBT, sertifikasi EBT, penetapan tarif listrik EBT yang transparan untuk menjamin pengembalian investasi yang fair bagi pelaku bisnis.
Kemudian alokasi dana EBT yang bersumber dari APBN, APBD, perdagangan karbon, sertifikat EBT, dan sumber pendanaan lainnya, serta terkait ekspor dan impor EBT.
“Kami juga tengah mendiskusikan bagaimana implementasi mekanisme power wheeling untuk mengakselerasi pemanfaatan energi hijau untuk mendukung sektor industri dalam menghasilkan produk hijau,” ujarnya.
Meski demikian investasi di sektor EBT dan konservasi energi (EBTKE) di Indonesia masih jauh dari harapan. Pada 2021 realisasinya hanya mencapai 74% dari target US$ 2,04 miliar atau hanya US$ 1,51 miliar.
Padahal, kebutuhan investasi khusus untuk membangun pembangkit EBT hingga 40 tahun ke depan untuk mencapai target netral karbon mencapai US$ 1,04 triliun atau sekitar Rp 14.950 triliun (Rp 14,95 kuadriliun), atau setidaknya US$ 25 miliar (Rp 360 triliun) per tahun.
