Menagih Dana Kompensasi Kerusakan Iklim dari Negara Maju di COP27
Forum tahunan konferensi perubahan iklim atau Conference of The Parties ke-27 (COP27) telah dimulai di Mesir pada Ahad (6/11). Salah satu isu yang menjadi fokus yaitu terkait dana kompensasi bagi negara-negara miskin yang terdampak kerusakan imbas pemanasan global.
Selama lebih dari satu dekade, negara-negara kaya telah menolak seruan tentang apa yang disebut sebagai Loss and Damage Fund atau pendanaan kerugian dan kerusakan iklim.
Mekanisme ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan negara-negara kaya yang membayar dana untuk membantu negara-negara miskin mengatasi konsekuensi pemanasan global yang tidak terlalu dirasakan oleh para negara kaya.
Topik pemberian ganti-rugi kepada negara-negara miskin ditujukan untuk mencegah dampak terburuk dari pemanasan bumi di tengah kondisi krisis pangan, perang di Eropa, dan inflasi tinggi. Semua itu mengalihkan fokus dalam upaya pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,5° C.
Pada COP26 di Glasgow, negara-negara berpenghasilan tinggi, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) memblokir proposal untuk badan pembiayaan kerugian dan kerusakan.
Tetapi tekanan untuk mengatasi masalah makin masif ketika bencana cuaca meningkat, termasuk banjir di Pakistan yang menewaskan lebih dari 1.700 orang hingga menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari US$ 30 miliar dan menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal.
Selain itu, badai gelombang panas juga telah menyebabkan bencana kekeringan yang membuat tanaman layu di Cina, Afrika, dan bagian barat Amerika.
"Dimasukkannya agenda ini mencerminkan rasa solidaritas bagi para korban bencana iklim," kata Menteri Luar Negeri Mesir yang juga bertindak sebagai Presiden COP27 Sameh Shoukry, pada pembukaan pleno, dikutip dari Reuters pada Senin (7/11).
Dia menambahkan, keputusan untuk membahas pendanaan kerugian dan kerusakan yang dialami oleh negara miskin imbas pemanasan global diharap dapat menciptakan ruang atau forum secara institusional untuk pembicaraan yang mengarah pada keputusan kolektif paling lambat pada 2024.
Langkah ini dinilai dapat meningkatkan tensi ketegangan diplomatik yang telah diregangkan oleh perang Rusia di Ukraina, lonjakan harga energi dan risiko resesi ekonomi yang dipicu oleh inflasi.
Badan penelitian lingkungan yang berbasis di Bangladesh, the International Centre for Climate Change and Development, menyambut baik inisiasi untuk membahas 'kabar baik' tersebut di dalam agenda resmi.
"Sekarang pekerjaan nyata, mulai membuat keuangan menjadi kenyataan," kata Saleemul Huq, direktur pusat yang menjabat sebagai penasihat kelompok Forum Rentan Iklim dari 58 negara.
