Pengusaha Batu Bara: Dana JETP Rp310 T Tak Cukup untuk Transisi Energi

Indonesia mendapatkan pendanaan transisi energi yang adil, JETP, sebesar Rp 310 triliun untuk mendorong transisi energi dari batu bara ke sumber energi terbarukan.
Muhamad Fajar Riyandanu
18 November 2022, 18:31
pengusaha batu bara, transisi energi, jetp, energi terbarukan
Katadata/Courtesy of PLN
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Pemerintah Indonesia telah menyepakati pendanaan transisi energi lewat skema Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun. Pendanaan ini digawangi oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang, beberapa negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Uni Eropa.

Kesepakatan ini diharap bisa menjadi modal pemerintah untuk merealisasikan komitmen target nol emisi bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 lewat pensiun dini PLTU batu bara dan pembangunan sejumlah proyek pembangkit energi terbarukan.

Kendati demikian, Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), Djoko Widajatno menyebut dana Rp 310 triliun tersebut belum cukup untuk menghentikan operasi PLTU baru bara sekaligus membangun pembangkit listrik energi terbarukan.

Dia menilai pendanaan JETP tersebut hanya cukup untuk menyelesaikan proses pada tahapan perencanaan dan studi. "Kalau untuk studi awal bisa, tapi Rp 310 triliun untuk membangun pembangkit energi terbarukan itu masih jauh panggang dari api," kata Djoko dalam Closing Bell CNBC pada Jumat (18/11).

Advertisement

Djoko menilai transisi energi di Indonesia harus dilakukan secara bertahap lewat pembangunan sejumlah pembangkit listrik energi terbarukan sebelum melaksanakan pensiun dini pada sejumlah PLTU.

Hal tersebut dirasa menjadi perhatian mengingat pembangkit listrik energi terbarukan masih belum bisa menggantikan peran PLTU sebagai sumber listrik nasional. Simak databoks berikut:

"Energi terbarukan ini masih tanda tanya dan tentu masalah pembiayaan yang menjadi kendala bagi kita. Rp 310 triliun itu tidak ada apa-apanya dengan kebutuhan kita, jadi jangan tergiur oleh Rp 310 triliun," ujar Djoko.

Di forum yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira, mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati dalam melaksanakan transisi energi. Dia menilai, saat ini permintaan terhadap batu bara terus mengalami peningkatan seiring kondisi geopolitik global yang terjadi.

Selain melonjaknya permintaan dari luar negeri, permintaan batu bara domestik juga terus meningkat seiring pendirian beberapa kawasan industri di Indonesia. Menurut Anggawira, peningkatan permintaan batu bara juga terjadi pada industri yang berada di luar sektor kelistrikkan seperti industri Semen dan Smelter.

"Di dalam negeri, selain listrik ada juga permintaan semen yang signifikan dan smelter itu butuh energi dan selama ini dipasok oleh batu bara," kata Anggawira.

Dia pun berharap, wacana alokasi pendanaan JETP yang diarahkan untuk membangun sumber pembangkit energi terbarukan bisa direlisasikan, mengingat mayoritas kawasan industri masih bergantung pada batu bara sebagai sumber bahan bakar.

"Jangan hanya fokus pada PLN, tapi kawasan-kawasan industri yang membutuhkan batu bara itu juga perlu disiapkan pengantinya," ujarnya.

Meski pemerintah telah menyepakati pendaan iklim untuk pensiun dini PLTU lewat JETP, Anggawira mengatakan pihaknya belum menerika laporan dari pemerintah soal PLTU mana saja yang akan menjadi target sasaran pensiun dini.

"Secara aktual sampai saat ini belum ter-update, kami harapkan pemerintah bisa sosialisaikan hal ini secara komprehensif. Masih perlu waktu ya untuk sosialisasi," ujarnya.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait