Menanti Arah Perppu Sektor Keuangan

Temuan menarik catatan jajak pendapat Kompas pada 1 September 2020 tentang pembubaran lembaga negara yang direspon baik oleh masyarakat.  Sebanyak 51,5% responden menyatakan tumpang tindih program yang memboroskan anggaran adalah persoalan paling menonjol.  Pada 2016, Kementerian PAN dan RB menghitung potensi inefisiensi akibat tumpeng tindih program kerja tanpa manfaat mencapai Rp 397 triliun per tahun. 

Pada Juli 2020 sebanyak 18 lembaga berbentuk badan, komite, dan tim koordinasi secara bertahap dibubarkan. Kompas mencatat sejak 2014 hingga 2020 terdapat 41 lembaga nonstruktural telah dibubarkan. Bank Dunia mencatat Indeks Efektivitas Pemerintahan (IEP) Indonesia pada 2018 berada di posisi ke 95 dengan skor 54,8.  Dalam skala 0-100 makin tinggi skor, makin baik efektivitas pemerintah.

Reformasi Sektor Keuangan

Terkait dengan OJK, DPR memutuskan mengeluarkan rancangan undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dari Prolegnas Prioritas 2020  dan menggantinya dengan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tentang BI sebagai usul inisiatif DPR. Hal ini merupakan konsekuensi Perppu 1/2020 ( UU Nomor 2 Tahun 2020) yang terkait kewenangan BI  seperti membeli surat utang di pasar perdana, memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek, dan lain lain .

Dalam pandangan parlemen dan pemerintah dibutuhkan kecepatan dan ketegasan untuk memitigasi risiko krisis, mempertegas peran BI  dalam burden sharing penanganan krisis;  penguatan pengaturan dan pengawasan makro-mikro prudential UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang  BI, dan penjelasan pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

Perlunya koordinasi pemerintah dan BI  dengan redefinisi “bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang  (pasal 23-D UUD 1945 & pasal 4 dan  pasal 9 UU BI).  Perluasan tujuan BI (pasal 7); melembagakan koordinasi (semacam dewan moneter di masa lalu);  tanggung jawab yang semakin tegas bila terjadi krisis perbankan; mempercepat transmisi kebijakan makro-prudential menjadi mikro-operasional (pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 & penjelasan pasal 7 UU Nomor 21 Tahun 2011), sinergitas kebijakan fiskal-kebijakan moneter-kebijakan sektor riil.

Poin-poin penting Perppu Penataan dan Penguatan Sektor Keuangan antara lain pasal 4 atas status independen di UU Nomor 4 Tahun 2004 atas UU BI. Dalam revisi usulan Baleg, BI adalah lembaga negara yang independen yang berkoordinasi dengan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Yang juga menarik di pasal 34 tugas pengawasan bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI. Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023.

Meskipun belum berupa naskah akademis , kita dapat menduga arah Perppu Penataan dan Penguatan Sektor Keuangan hasil kajian Baleg DPR RI sebagai upaya untuk menjadikan sektor keuangan sebagai panglima dalam upaya memerangi ancaman resesi dengan menempatkan independensi BI dan OJK dalam kendali pemerintah.  

Berbagai pilihan reformasi sektor keuangan  antara lain  mengajukan revisi UU BI, diikuti revisi UU OJK. Mengajukan RUU penataan dan penguatan sektor keuangan dengan metoda omnibus atau mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Namun harus diingat di masa pandemi , di tengah ancaman resesi, pasar lebih butuh isyarat stabilitas daripada terapi kejut yang mengalihkan krisis pandemi Covid-19. Rangkaian Perppu memberi sinyal terjadi kondisi genting berkelanjutan bahkan permanen. Dibutuhkan kajian mendalam tentang model-model integrasi peraturan dan  pengawasan sektor keuangan serta kehati-hatian dalam menentukan arsitektur kelembagaan sektor keuangan.