Tidak hanya 1.000 km, Jokowi bahkan menambah target tol baru sepanjang 911 km. Dengan begitu, sepanjang 1.852 km tol baru harus terbangun hingga tahun depan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimistis target tersebut dapat tercapai. Sebab, beberapa ruas jalan tol tersebut sudah dalam masa konstruksi.
Target ini akan ditopang oleh beberapa jalan tol di luar Jawa, seperti Balikpapan - Samarinda sepanjang 99 kilometer, tol Manado - Bitung sepanjang hampir 40 kilometer, hingga Pekanbaru - Dumai sepanjang 140 kilometer. "Jadi tidak melompat (jauh) karena tinggal penyelesaiannya," kata Basuki beberapa hari lalu.
Rapor Merah HAM
Kritik juga muncul pada penegakkan hukum terkait pengusutan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat yang terjadi bertahun-tahun lalu dan belum selesai hingga kini. Padahal Nawacita keempat berbunyi 'Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi rapor merah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keseriusan pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mencatat, ada sembilan kasus HAM berat yang bertahun-tahun belum juga diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.
(Baca juga: Komnas HAM Beri Jokowi Nilai Merah dalam Penuntasan Kasus HAM Berat)
Kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I, peristiwa Semanggi II, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Wasior, Wamena pada 2000-2003. Bahkan Komnas HAM menambahkan tiga berkas kasus lagi, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, hingga Rumah Gedong. Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan masalah ini. "Untuk kasus HAM berat (diberi) nilai merah, karena tidak ada kemajuan," kata Taufan.
Rapor Biru
Meski mengungkapkan banyak kritikan, Bhima mengakui pemerintahan Jokowi-JK bukannya minim prestasi. Dalam RPJMN, sasaran inflasi tahun 2018 terjaga di level 3,5%. Setidaknya, hingga September lalu laju inflasi bisa dijaga di level 1,94%. Catatan positif inflasi juga ditorehkan tahun lalu yang bisa ditekan di angka 3,61% alias di bawah target RPJMN sebesar 4%. "Adanya satuan tugas (satgas) harga pangan, pembangunan infrastruktur berkorelasi terjaganya harga kebutuhan pokok," kata dia.
Kalangan pengusaha pun memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun Jokowi-JK. Hariyadi menyebut banyak penghargaan diberikan oleh dunia internasional kepada Indonesia. Beberapa diantaranya dari lembaga pemeringkat yang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi. Bank Dunia (World Bank) juga menaikkan ranking kemudahan usaha di Indonesia hingga posisi 72 dari 91 tahun sebelumnya.
Hariyadi juga mengatakan sejumlah infrastruktur telah dibangun Jokowi dengan sasaran keadilan ekonomi. Salah satu yang disinggungnya adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di era Jokowi, sekurangnya 3.103 kilometer dari total 3.259 kilometer jalan Trans Papua telah tembus.
"Perhatian kepada Usaha Kecil dan Menengah juga baik karena ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana desa, hingga sertifikat," kata dia. Tahun ini, jumlah alokasi KUR tersalur ditargetkan mencapai Rp 120 triliun atau naik signifikan dari 2017 sebesar Rp 96,7 triliun dan Rp 94,4 triliun pada tahun 2016.
(Baca juga: 4 Tahun Jokowi, Menko Darmin: Pertumbuhan Ekonomi Naik Pelan-pelan)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada perbedaan antara Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya. Jokowi fokus menyeimbangkan sisi pasokan dan permintaan (supply side dan demand side) sehingga transformasi struktural dalam ekonomi bisa terwujud. "Kalau hanya demand side, yang diutak-atik hanya (kebijakan) moneter saja," ujar Darmin beberapa hari lalu.
Dia menambahkan target pertumbuhan yang tidak tercapai erat kaitannya dengan situasi ekonomi dunia yang bergejolak. Namun dia juga menyoroti hal yang perlu dianggap prestasi seperti penurunan tingkat kemisikinan ke level terendah sepanjang sejarah, masalah ketimpangan dengan posisi rasio gini yang terbaik selama 7-8 tahun di angka 0.389, hingga angka pengangguran yang hanya 5,13%. "Inflasi empat tahun terakhir bisa dibanggakan karena mendekati negara yang mewujudkan angka inflasi rendah," kata Darmin, merujuk angka inflasi yang bergerak di kisaran 3,5%.
Meski demikian, kerja belum berakhir. Darmin mengatakan pemerintah masih terus merancang transformasi ekonomi demgan sejumlah kebijakan seperti pendidikan vokasi hingga reforma agraria. Langkah lain seperti perizinan terintegrasi online (OSS) hingga dukungan kebijakan satu peta, tetap dijalankan. Pemerintah juga mengembangkan insentif tax holiday (libur pajak) bagi beberapa sektor investasi.
