Untuk BUMN konstruksi, penugasan dari pemerintah menggarap proyek infrastruktur bisa membuat kinerja keuangannya naik. Namun, peningkatan utang mengakibatkan kewajiban (liabilitas) mereka membayar pun meningkat. (Baca juga: Pemerintah Yakinkan Pembangunan Infrastruktur Tak Buat BUMN Kolaps)
Dengan kondisi ini, BUMN-BUMN tersebut harus lebih berhati-hati dalam mengelola arus kasnya. Percepatan penyelesaian proyek akan membuat tagihan-tagihan dari pemasok barang dan pihak ketiga juga lebih cepat. Belum lagi, ketika suku bunga kredit naik. Mereka harus bisa menjaga kasnya untuk membayar utang yang jatuh tempo. Biasanya, utang ini akan ditutupi dengan utang baru.
"Risiko arus kasnya menjadi lebih penting daripada solvabilitasnya (kemampuan membayar utang)," kata Anton kepada katadata.co.id, di Jakarta, Kamis (18/10).
Permasalahan lain dihadapi oleh BUMN sektor energi, yakni PT Pertamina dan PLN yang juga mendapatkan penugasan membangun infrastruktur kelistrikan dan migas. Langkah pemerintah membatasi harga listrik dan bahan bakar minyak (BBM) telah membuat kinerja keuangan dua perusahaan ini anjlok.
(Baca: Kementerian BUMN: Rugi PLN Tak Akan Ganggu Arus Kas)
Sepanjang enam bulan pertama tahun ini PLN sudah mencatatkan rugi Rp 5,36 triliun. Padahal periode yang sama tahun lalu masih untung Rp 2 triliun. Sementara laba bersih Pertamina sampai pada semester I-2018 tidak sampai Rp 5 triliun. Masih sangat jauh dari target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun ini sebesar Rp 32 triliun.
Lembaga pemeringkat utang Fitch Rating memprediksi keuangan keuangan Pertamina akan semakin tertekan tahun ini hingga tahun depan, lantaran kebijakan pemerintah menahan harga BBM Solar dan Premium. Dalam laporan resmi yang dipublikasikan Selasa (16/10), Fitch memprediksi pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) Pertamina tahun ini tidak akan mencapai US$ 6 miliar. Padahal, tahun lalu bisa mencapai US$ 6,9 miliar.
Di tengah harga minyak dunia yang naik dan nilai tukar melemah saat ini, Pertamina harus menjual BBM 60-75% di bawah harga keekonomiannya. Pemerintah melarang Pertamina menaikkan harga. Padahal, sejak 2015, pemerintah mengeluarkan aturan yang menghapus subsidi untuk Premium. Subsidi hanya diberikan untuk Solar. Alhasil, Pertamina terpaksa menanggung selisih harga tersebut.
(Baca: Chatib Basri: Kontrol Harga BBM dan Risiko Utang BUMN Menekan Rupiah)
Kondisi ini akan berdampak juga pada peringkat utang Pertamina. Fitch memberikan sinyal akan menurunkan peringkat utang Pertamina dari level sekarang BBB-, jika tidak ada peningkatan profitabilitas di bisnis hilir. apalagi Pertamina program ekspansi besar. Arus kas operasional yang lemah cenderung menghasilkan pendanaan utang yang lebih tinggi dari investasinya. Hal ini akan menghambat rencana Pertamina menerbitkan obligasi global pada akhir tahun ini.
Dengan kondisi keuangan yang rentan dan tingkat utang yang tinggi, Anton menyarankan pemerintah tidak terlalu memaksakan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur yang ditugaskan kepada BUMN. Misalnya, proyek listrik 35 gigawatt yang ditugaskan kepada PLN diperpanjang waktu penyelesaiaannya.
Cara lainnya adalah dengan mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek pemerintah, di luar utang. Dia mengapresiasi langkah pemerintah mengadakan even Indonesia Investment Forum di sela pertemuan IMF-World Bank di Bali, pekan lalu. Dalam even ini, pemerintah berhasil mendapatkan komitmen investasi asing untuk proyek-proyek infrastruktur senilai Rp 200 triliun.
“Jadi, tidak terlalu tergantung lagi dengan bank BUMN. Pendanannya harus dibagi, sebagian dari pasar modal, sebagian dari instrumen lain, seperti melibatkan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Anton.
Pelibatan sektor swasta yang lebih besar dalam proyek infrastruktur seharusnya bisa mengurangi tekanan pada BUMN. Pemerintah telah meningkatkan penggunaan skema kerja sama pemerintah-badan usaha (KPBU). Pada tahun lalu terdapat 11 KPBU yang sedang berjalan senilai US$ 15,4 miliar.
(Baca: Kementerian BUMN Rancang Wadah Pendanaan Infrastruktur)
