Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya akan berhemat untuk sisa belanja APBN tahun ini yang hampir mencapai Rp 1.200 triliun. Anggaran ini bisa menjadi cash buffer 2023 apabila tidak semua sisa belanja terserap tahun ini.
"Penghematan belanja itu bisa jadi cash tambahan bagi pemerintah untuk tahun depan yang perlu diantisipasi karena ketidakpastiannya tinggi,” kata Febrio.
Cash buffer dari penghematan belanja tahun ini dapat meminimalisir risiko pasar keuangan global yang mengetat tahun depan. Pemerintah menargetkan defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 598 triliun. Dengan cash buffer bisa mengurangi besaran penarikan utang yang dipakai untuk menutup defisit tersebut.
Selain itu, menurut Faisal pemerintah masih memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang cukup besar selama 2022 dan mungkin digunakan untuk subsidi pembelian kendaraan listrik.
Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengatakan bahwa pemerintah akan menggunakan SiLPA 2022 untuk menghadapi volatilitas pembiayaan dan mitigasi risiko pada 2023. Antara Januari dan Oktober 2022, pemerintah telah membukukan SiLPA Rp270,4 triliun. Ini 4,5 kali lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Potensi Manfaat Subsidi Kendaraan Listrik
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Perdagangan, Industri, dan Investasi di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio mengatakan subsidi pembelian motor listrik memang bisa membantu kendaraan listrik bersaing dengan motor bensin. Namun menurutnya, pemerintah perlu memberikan jumlah subsidi yang berbeda-beda bergantung pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tiap pabrikan.
Memberikan subsidi dengan jumlah yang sama ke semua motor listrik diperkirakan akan menguntungkan motor listrik impor yang mungkin tidak menggunakan komponen lokal, kata Andry. Ini karena harga motor listrik impor sudah kompetitif sejak awal, termasuk yang diproduksi di Tiongkok.
“Perlu didorong agar yang mendapat privilege ini adalah mereka yang punya level TKDN tinggi,” kata Andry kepada Katadata pada Senin (5/12/2022).
Motor listrik impor memiliki harga yang lebih terjangkau dibandingkan motor listrik lokal. Perusahaan motor listrik Tiongkok NIU Technologies, misalnya, menjual motor listrik Gova 03 kira-kira Rp 23 juta. Perusahaan motor listrik lokal PT Wika Industri Manufaktur (Gesits) menjual motor listriknya kira-kira Rp 28 juta. Data Kementerian Perindustrian menyebut Gesits merupakan salah satu motor listrik lokal dengan TKDN mencapai TKDN 46,73%.
Sementara itu, Shahnaz Nur Firdausi, Peneliti Energi dan Iklim Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan emisi kendaraan listrik lebih rendah dari kendaraan bensin, meskipun saat ini listriknya masih berasal dari PLTU.
“Dengan adanya subsidi pastinya akan meningkatkan daya jual (kendaraan listrik) dengan menurunkan harganya,” kata Shahnaz pada diskusi Selasa (6/11/2022).
Penggunaan kendaraan listrik juga diperkirakan bisa menghemat belanja negara, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ini berkaitan dengan potensi pengurangan impor dan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Dengan satu juta mobil listrik, misalnya, pemerintah diperkirakan bisa menekan 1,5 juta kiloliter impor BBM dan menghemat devisa Rp13,02 triliun. Ini juga bisa berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon dioksida (CO2) kira-kira 3,21 juta ton per tahun.
Faisal mengatakan bahwa pergeseran ke kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak impor di tengah tren penurunan produksi minyak di dalam negeri. Namun, ini merupakan dampak jangka menengah hingga panjang.
