- Para buruh kecewa dengan angka kenaikan UMP 2024 yang tak lebih dari Rp 300 ribu.
- KSPI mengancam mogok kerja nasional, SPSI melobi tim pasangan Anies-Muhaimin untuk mendorong UMP DKI Jakarta lebih berkeadilan.
- KSBSI menyiapkan kertas posisi untuk diberikan kepada ketiga pasangan Pilpres 2024.
Sekitar 20 buruh berdemonstrasi di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta pada Senin siang (20/11). Dengan mobil pick-up, mereka nekat mengancam menerobos gerbang utama kantor gubernur tersebut.
Mobil itu sempat bergerak ke arah pagar hingga berjarak sekitar satu meter dari pagar betis belasan polisi. Para demonstran yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FS RTMM) menuntut upah minimum provinsi atau UMP 2024 yang adil.
Pimpinan Daerah FSP RTMM DKI Jakarta Kusworo mengatakan kenaikan UMP 2024 yang hanya 3,37% menjadi Rp 5,06 juta tidak sebanding dengan pertumbuhan industri. Di sektor makanan dan minuman pertumbuhannya mencapai 4,62% pada paruh pertama 2023.
Tuntutannya adalah UMP 2024 setidaknya sama dengan pertumbuhan industri tersebut. “Bahasanya PGPS, Pintar-Goblok Pengupahannya Sama. Masa pengupahan sama dengan tenaga kerja yang tidak ahli. Kurang berkeadilan di sini,” ucap Kusworo kepada Katadata.co.id.
Ketidakpuasan buruh dengan kenaikan UMP 2024 juga terjadi di provinsi lain. Katsiang, seorang pekerja di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), menyebut kenaikan UMP Sulawesi Tengah 2024 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup para buruh.
Sulawesi Tengah pada awal pekan ini menetapkan upah minimum provinsi 2024 menjadi Rp 2.736.698 dari Rp 2.599.546 pada 2023. Angka kenaikannya yang sekitar 5,27% atau tidak sampai Rp 200 ribu tersebut yang membuatnya khawatir.
Upah minimum kabupaten/kota Morowali memang lebih tinggi dari provinsinya. Angkanya di Rp 3,2 juta saat ini. Namun, biasanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota sekitar dua per tiga dari UMP. Jadi, angka kenaikannya bisa lebih kecil dari 5,27%.
Saat ini Katsiang mendapat upah sedikit di atas UMP, yaitu Rp 3,7 juta. Namun, angkanya termasuk pas-pasan. “Sewa tempat tinggal di Morowali di atas Rp 1,5 juta per bulan. Itulah kenapa teman-teman di sini ada yang satu kost isi tiga sampai empat orang,” ucapnya kepada Katadata, Kamis lalu.
Itu belum dengan angka barang-barang kebutuhan rumah tangga yang, menurut Katsiang, jauh lebih tinggi daripada kota lainnya di Sulawesi Tengah. “Harga elpiji di sini bisa mencapai Rp 100 ribu untuk yang tiga kilogram,” katanya. “Di tempat lain maksimal hanya Rp 25 ribu.”
Ia menyebut, para buruh di IMIP berharap kenaikan upah kabupaten/kota Morowali minimal 15%. Sebab, kawasan ini telah berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dan nasional. Proyek penambangan dan hilirisasi nikel menjadi pendorong utamanya.
Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III 2023 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah mencapai 13,06% secara tahunan (year-on-year). Angkanya jauh di atas nasional yang hanya 4,94%. Sektor industri pengolahan berkontribusi 42,32%, lalu pertambangan dan penggalian 15,59%.
Presiden Joko Widodo sempat memuji pertumbuhan ekonomi Sulteng yang melejit tersebut. Sejak awal tahun, angkanya memang selalu di atas 11%, di atas rata-rata nasional. “Saya dapat informasi tumbuh di 13%, sudah dua setengah kali lipat ekonomi nasional kita,” ucap Jokowi pada Agustus lalu.
Jalur Politik Para Buruh
Dalam catatan Katadata.co.id, UMP 2024 di 33 provinsi rata-rata hanya naik Rp 102.747 atau 3,57% dibandingkan tahun ini. Rata-rata angka UMP tahun depan sekitar Rp 3,05 juta. Para buruh masih berupaya membuka negosiasi agar penetapan UMP dapat berubah.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebelumnya menginginkan kenaikan sampai 15%. “Dengan negosiasi akan mencapai titik temu di angka 70% sampai 80% dari yang dituntut. Biasanya begitu,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi persnya di Jakarta pada Rabu lalu.
Sebagai langkah awal, KSPI akan melakukan mogok kerja nasional selama dua hari berturut-turut. Waktunya belum dipastikan. Namun, rencananya di rentang 30 November sampai 13 Desember 2023 dan melibatkan lima juta pekerja yang tergabung dalam 100 pabrik.
Sejak awal tahun organisasi buruh ini sudah ngotot dengan angka 15% untuk penyesuaian upah tahun depan. Karena itu, KSPI kecewa setelah angkanya yang keluar jauh lebih kecil dari itu. Said membandingkan dengan kenaikan upah pegawai negeri tahun depan yang mencapai 8%.
Dalam catatannya sebagai Deputi Governing Body Organisasi Buruh Internasional (ILO), tidak pernah ada kenaikan upah minimum buruh lebih rendah dari pegawai pemerintah. “Buruh adalah orang yang punya daya beli dan membayar pajak tapi gajinya lebih rendah dari yang memungut pajak,” katanya.
Selain itu, angka kenaikan UMP juga tidak selaras dengan pertumbuhan harga pangan. Misalnya, Said menyebut, Jakarta. Harga beras telah naik 40% secara tahunan, telur ayam 30%, transportasi 30%, dan sewa rumah 50%.
Said, yang juga menjabat Presiden Partai Buruh, mengatakan tidak memakai jalur politiknya untuk memperjuangkan tuntutan para buruh. Menurut dia, gerakan akar rumput lebih efektif dalam mengubah keputusan UMP 2024.
“Kami tidak ada komunikasi dengan paslon (pasangan calon presiden-wakil presiden) Pilpres 2024. Lagipula mereka enggak akan berani mendukung gerakan buruh ini,” katanya.
Sebagai informasi, Partai Buruh belum memberi dukungan kepada nama capres-cawapres Pilpres 2024. Partai ini hanya memastikan tidak akan memilih pasangan nomor urut satu, yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, karena elektabilitasnya kecil.
Yang tersisa adalah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Secara histori, Partai Buruh dalam dua Pilpres sebelumnya, yaitu pada 2014 dan 2019, mendukung Prabowo Subianto.
Namun, pada Mei lalu, Said sempat menyebut tak lagi mendukung Prabowo. Pasalnya, menteri pertahanan dan ketua umum Partai Gerindra tersebut setuju dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
KSPI menilai omnibus law tersebut sangat merugikan para pekerja. Aturan ini mengurangi dan menghilangkan hak-hak buruh terkait penetapan upah minimum, tenaga kerja alih daya atau outsourcing, pembayaran pesangon, ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan soal pemutusan hubungan kerja (PHK).
Prabowo pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan INDEF bersama CNBC Indonesia sempat berkomentar soal upah buruh. Ia memperingatkan agar buruh tak menuntut kenaikan upah yang tinggi.
Jika terpilih, ia berjanji memberi subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, sekolah, dan angkutan umum. “Kami akan bicara ke pemimpin buruh. Jangan mencekek-cekek,” ujarnya. “Kalau pengusaha ditekan-tekan, gampang sekali (mereka) pindah ke Kamboja dan Bangladesh.”
Berbeda dengan FSP RTMM. Organisasi di bawah naungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) ini telah menyatakan dukungannya kepada pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar). Keputusan tersebut sejalan dengan Ketua SPSI Jumhur Hidayat yang menjadi Wakil Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies-Cak Imin.
Kusworo bahkan mendorong Pelaksana Jabatan (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengikuti jejak pendahulunya, Anies Baswedan. “Saat Pak Anies menjabat gubernur, beliau memutuskan UMP 2023 di luar yang sudah ditetapkan pemerintah pusat, dengan kekhususan Ibu Kota,” katanya.
Ia juga mengatakan Jumhur telah melakukan lobi kepada AMIN untuk mendorong UMP 2024 DKI Jakarta yang berkeadlian. “Cukup Pak Jumhur yang melobi. Kami di bawah menjalankan apa yang jadi instruksi,” ucap Kusworo.
Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia menempuh manuver lain. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan organisasinya sedang menyiapkan kertas posisi untuk diberikan kepada ketiga pasangan Pilpres 2024.
Dua tuntutan utama dalam kertas tersebut adalah revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan meningkatkan peran buruh dalam penentuan kenaikan upah. Elly berpendapat, 63 barang dalam survei kebutuhan hidup layak yang jadi penentu kenaikan UMP saat ini tidak relevan.
Selain itu, ia menyarankan agar perhitungan atau formula UMP jangan dipukul rata seluruh provinsi. Sebab, setiap provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang berbeda. “Kami mengajukan kertas posisi untuk calon presiden yang mau menerima kami untuk bicara,” ucapnya.
UMP 2024 Sulit Diubah?
Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan penetapan UMP 2024 khusus untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari setahun. “Kalau mau naiknya sejuta ke atas, untuk pengalaman kerja setidaknya dua tahun,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers 21 November 2023.
Formula perhitungannya sama dengan tahun ini, meskipun aturannya berbeda. Dasar hukum penetapan UMP 2023 dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022. Sedangkan UMP 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.
Kedua aturan itu menuliskan formula perhitungan upah minimum provinsi, yaitu: UMP tahun sebelumnya x (proyeksi inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa)). Alfa yang menjadi acuan angkanya, yaitu 0,1 hingga 0,3, berdasarkan kontribusi ketenagakerjaan terhadap produk domestik bruto Indonesia.
Nah, dari formula itu terlihat inflasi sebenarnya memiliki peran besar. Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun ini berada di bawah 3%. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi dasar perhitungan. Pemerintah mematok target 5,2% pada 2024, seperti tahun ini.
Menurut KSPI, yang menjadi masalah adalah angka alfa yang terlalu kecil. Organisasi ini mengusulkan rentangnya di 1,0 sampai 2,0.
Indah menjelaskan, penentuan besaran alfa merupakan hasil kajian Dewan Pengupahan Nasional. “Jujur, ada wilayah yang kontribusi ketenagakerjaannya minus. Kalau ada yang bilang alfa PP Nomor 5 Tahun 2023 terlalu kecil, ya itu faktanya,” ucap Indah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani meminta semua pihak menyikapi penentuan UMP dengan kepala dingin. Seluruh pemangku kepentingan perlu menghormati keputusan pemprov untuk memberi kepastian hukum bagi dunia usaha.
Ia juga berharap penentuan upah minimum jauh dari politik praktis dan kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. “Penetapannya hendaknya semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa,” kata Shinta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini tidak akan mengubah keputusan UMP 2024 meskipun ada penolakan dari para buruh. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Djoko Agus Setyono mengatakan, penetapan UMP sebesar Rp 5,06 juta telah melibatkan seluruh pihak, termasuk pekerja dan pengusaha.
Selain itu, penetapannya telah sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023. Pemprov telah memakai alfa tertinggi, yaitu 0,3, dalam perhitungannya. “Mau gimana lagi?” kata Djoko dikutip dari Antara.
Grafik Databoks di atas menunjukkan kenaikan UMP DKI Jakarta selama 20 tahun terakhir. Lonjakan tertinggi terjadi saat Jokowi memimpin Ibu Kota. Ketika itu kenaikannya mencapai 43,87% dari Rp 1,5 juta pada 2012 menjadi Rp 2,2 juta pada 2013.
Kenaikan terendah tercatat saat masa pandemi Covid-19. Anies Baswedan ketika itu memimpin Jakarta. Angka kenaikannya hanya Rp 3,27% menjadi Rp 4,4 juta pada 2021.
Pada acara Debat Capres-Cawapres Pilpres 2014, Jokowi mengklaim dirinya sebagai gubernur pertama DKI Jakarta yang berani menaikkan UMP hingga 44%. “Saya diprotes banyak kalangan pengusaha. Tapi kenapa saya naikkan? Karena sudah lima tahun tidak naik,” ujar Jokowi pada 15 Juni 2014.
Secara kumulatif rata-rata UMP Indonesia tumbuh 605% selama dua dekade terakhir. Penambahannya sekitar Rp 2,5 juta. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2014.
Pada pengujung masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, kenaikannya 22% menjadi Rp 1,58 juta. Kenaikan terendah terjadi saat pandemi Covid-19. Rata-rata UMP Indonesia hanya naik 0,57% pada 2021 menjadi Rp 2,68 juta.
Selama periode pemerintahan Presiden SBY (2004-2014), rata-rata UMP nasional naik di kisaran 8% hingga 22% per tahun. Sedangkan pada periode Jokowi, kenaikannya sekitar 0,5% sampai 13% per tahun.
Rata-rata pertumbuhan ekonomi, yang masuk dalam perhitungan UMP, pada era SBY (dari kuartal keempat 2004 hingga kuartal ketiga 2014) mencapai 5,9%. Di era Jokowi (dari kuartal keempat 2014 hingga kuartal ketiga 2023) yang masih tersisa sekitar satu tahun lagi, angkanya sekitar 4%.
Dalam perhitungan UMP, terdapat pula komponen inflasi. Inflasi selama 10 tahun masa pemerintahan SBY sekitar 7,26%. Era Jokowi tercatat cukup rendah, yaitu 3,6%.
