Berita Upah Buruh Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan proses penentuan rentang alfa dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang penentuaan UMP didasarkan pada situasi yang berkembang. Apa pertimbangannya?

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI mengusulkan agar Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta tidak naik lebih dari 10%.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Bakal presiden Ganjar Pranowo menyebut dirinya sudah berkali-kali diejek karena rendahnya upah buruh.

BPS mencatatkan rata-rata upah buruh meningkat 3,5% pada Agustus 2023 menjadi Rp 3,18 juta dari Rp 3,07 juta pada Agustus 2022.

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) rencana menggelar demo besar-besaran mulai 21 September 2023 hingga Januari 2024.

Gaji yang diberikan per hari memiliki ketentuan tersendiri. Berikut ini penjelasan cara menghitung gaji harian selengkapnya.

Ketentuan terkait cara menghitung gaji bulanan terdapat pada UU Ketenagakerjaan juncto UU Cipta Kerja. Berikut ini penjelasannya.

Pengupahan karyawan merupakan aspek penting dalam perusahaan. Berikut ini cara hitung prorata gaji selengkapnya.

Terdapat cara menghitung lembur per jam sesuai dengan besaran upah per bulan. Berikut ini penjelasannya.

PT Panarub Industry selaku produsen sepatu merek Adidas dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Benarkah demikian? Seperti apa penjelasan manajemen Panarub Industry?

Pemerintah mengatur komponen gaji dalam sistem pengupahan Indonesia. Berikut rincian masing-masing komponen tersebut dan ketentuan yang meliputinya.

Ida menjelaskan pemotongan upah bagi buruh industri padat karya berorientasi ekspor harus melalui berbagai tahap sebelum diperbolehkan.

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan alasan utama mengatur penyesuaian upah buruh industri padat karya berorientasi ekspor

Buruh akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023.