Presiden Partai Buruh: Target Kami Kawal Politik Anggaran dari Senayan

Partai Buruh ada pendidikan untuk pekerja muda. Ternyata setelah kami adakan beberapa kali pekerja muda dalam bentuk training- training. Kan orang masuk kerja umur 19 atau 20 tahun ini dikategorikan Gen Z. Ambil yang naik sedikit yang sudah bekerja 24 tahun milenial, 24 tahun sampai dengan 42 tahun itu orang yang kerja. Jadi yang disebut kaum milenial-milenial itu ya buruh. Ada milenial yang bukan kelompok buruh terutama white collar dia bisa berusaha sendiri, dia berusaha dengan digital ekonomi, dia ada usaha  marketplace tapi yah lebih banyak buruh. Kami optimistis kaum milenial yang sudah mengikuti pendidikan pekerja bisa memilih. 

Ada fenomena di masyarakat tentang seseorang yang sebenarnya termasuk kelompok tetapi tidak mengakui atau tidak tahu bahwa mereka adalah buruh. Ada anggapan bahwa buruh adalah masyarakat kelas bawah, bagaimana Partai Buruh menyikapi situasi ini? 

Itulah kesalahan lembaga survei dan pengamat, mereka blue collar ko. Rata-rata anak muda itu outsourcing dan karir kontrak. Itulah yang coba kami sampaikan. Dan rata-rata banyak yang tersadarkan, “oh iya saya ini karyawan kontrak” misalkan jurnalis “oh saya ini cuma kontributor, dibayar berdasarkan jam tayang”. Dia naik motor, ongkos, dia makan di tengah jalan udah ongkos, terus itu gadibayar ketika hasil jurnalismenya itu tidak dipakai oleh industri media? Tersadar mereka. Walaupun secara gaya hidup tetap anak muda, cara berpakaian, tapi ketika dia sadar “oh iya yah ko gaji saya cuma segini terus, terus saya udah enek-enak kerja dipecat, ada pesangon”. Kesadaran ini yang kami tumbuhkan. .

Partai Buruh tetap optimistis milenial dan Gen Z. Gen Z sekarang itu 26 jutaan, millennial hampir sama sekitar 28 juta - 30 juta. Lalu Gen Z yang 26 juta itu anak siapa? Ya anaknya buruh, berapakah anak kelas menengah? Anak kelas menengah cuma 3%, memang cara pola pendekatannya harus beda, ngga bisa berat-berat diskusinya. Maka misal kita adakan seminar “alat reproduksi” itukan menarik untuk anak-anak perempuan maupun anak-anak laki-laki dari generasi Z agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik.

Nah Partai Buruh masuk di segmen itu. Atau kami membuat satu festival musik, festival kelas pekerja, drama-drama, itu masuk, kami adakan di Kota Tua Jakarta, di Simpang Lima Semarang. Itu kami lakukan dan memang belum maksimal karena persoalan keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu karena kan buruh kerja, anak-anak harus sekolah, buruh udah pulang, anak-anak udah tidur.

Jadi bisa dibilang salah satu pekerjaan yaitu rebranding istilah buruh itu? 

Iya, kami harus begitu kalau tidak yah terlindas zaman. Tapi prinsip welfare state negara sejahtera dengan 3 prinsip itu nggak boleh diabaikan. Saya bilang misal gini kamu kerja, terus ketika kamu di PHK, misal kamu kerja 5 tahun, di PHK pesangonnya dikasih Rp 2 juta marah ga? Marah, itulah gunanya Partai Buruh.  Intinya itu kami nyambung, misal katakan kamu digital ekonomi, kerja dari rumah, pakai hp, laptop. Saya tanya sama kamu, punya hubungan kerja tidak? Ngga. Hari ini kamu menghasilkan satu karya, misal 10 karya, satu karya dihargai Rp 1 juta  oke jadi total Rp 10 juta, habis itu 3 karya kamu tidak dihargai dianggap cacat dibayar cuma Rp 7 juta, kamu marah, dipecat, ngga ada hubungan kerja, ngga ada pesangon, ngga ada masa depan.

Hari Buruh Internasional di Jakarta (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.)

Pemilu 2024 tidak hanya tentang pileg karena juga berbarengan dengan pilpres. Bagaimana sikap Partai Buruh dalam pilpres? 

Kalau di Partai Buruh itu kan saya bilang “Tidak daulat tuan” walaupun saya presiden Partai Buruh saya tidak menentukan keputusan partai. Ada 11 organisasi inisiator yang disebut presidium, jadi keputusan tertinggi itu setelah 2 kongres presidium. Nah karenanya tidak daulat tuan, tidak daulat dinasti, semua biaya partai iuran, anggotanya merasa memiliki, coba kita macem-macem sama anggota missal saya ngga mau iuran. Begitu anggota nggak bayar iuran kongres di partai, dia tidak Daulat tuan. Oleh karena itu memang mekanisme setiap keputusan partai melibatkan 11 organisasi inisiator. 

Seluruh Indonesia ini namanya rapat presidium, seluruh Indonesia ini namanya rapat kerja nasional. Tidak mudah, tapi ketika diambil keputusan mengikat, kuat. Itu yang perlu ditanya Partai Buruh, begitu pula dengan calon presiden dan calon wakil presiden. Partai Buruh punya mekanisme tiga tahap atau tiga step. Step pertama, adalah rakernas, sudah selesai bulan Februari 2023 yang lalu dan masa pencermatan, sudah menghasilkan tinggal dua yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ditambah saat itu calon alternatif Rizal Ramli, Rocky Gerung, Najwa Shihab dan Said Iqbal. Cara untuk menggolkan alternatif kan kami  gugat Presidential threshold dan ditolak. Nah mau ga mau kan tinggal 2  calon sekarang. Maka nanti akan masuk di konvensi. Konvensinya karena mereka tidak siap untuk debat maka kami pilih yang soft kuliah umum atau orasi kebangsaan, atau seminar.

Misalnya 16 Oktober lalu sebenarnya Ganjar Pranowo sudah bersedia memberikan kuliah umum itukan bagian dari konvensi untuk dinilai nanti. Tapi kegiatan tidak jadi dan kami akan carikan waktu. Begitu juga dengan Prabowo Subianto, cuma belum ditentukan kapan tanggal apakah Prabowo mau orasi kebangsaan, atau kuliah umum, semua ini sedang diproses. Tidak dikejar-kejar waktu. 

Perlu dicatat Partai Buruh tidak akan berkoalisi dengan partai politik yang mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang cipta kerja, tidak akan, makanya kami tidak akan masuk pendaftaran di KPU, kami tidak masuk di tim sukses. Partai Buruh akan melakukan kontrak politik dengan calon presidennya. Misal tadi mau ga presiden merevisi omnibus law, mau tidak capres menaikan upah yang layak, mau tidak sistem outsourcing dihapus, mau tidak reforma agraria, jadi jelas, tidak dengan partai politik.

Kenapa memilih tidak berkoalisi? Apakah karena Partai Buruh berkeyakinan yang butuh Buruh adalah para capres bukan Partai Buruh yang butuh capres? 

Tidak juga. Kebutuhan atau saling membutuhkan, ini kami berbicara tentang bagaimana mencari seorang pemimpin yang bisa diterima oleh rakyat, kelas pekerja.  Negara sejahtera yang dicita-citakan oleh Partai Buruh dengan tiga prinsip itu terwujud. Jadi bukan persoalan siapa yang butuh siapa membutuhkan, tidak. Partai Buruh tidak terlalu tinggi hati seolah-olah dibutuhkan.

Partai Buruh hanya ingin ada seorang presiden yang bisa mewujudkan negara sejahtera dengan 3 prinsip terutama sistem jaminan sosial. Karena kami percaya ketika seorang presiden dipilih pasti dia punya tanggung jawab baik secara moral maupun non moral artinya baik materil maupun immateril. Oleh karena itu partai politik didirikan untuk memastikan kebijakan presiden yang didukung oleh partai politik itu bisa memberikan nilai-nilai yang menjadi kepentingan kelompoknya. Maka tadi saya udah bilang ada partai modal, partai agama, dan ada partai beraliran buruh. Disitulah terjadi pertarungan gagasan, adu gagasan, maka Partai Buruh menempatkan dirinya disitu.

Saat masa kampanye dimulai, apakah sudah akan ada nama yang diusung sehingga para caleg dan tim di lapangan bisa menyampaikan siapa caleg yang diyakini punya komitmen dan kontrak politik dengan Partai Buruh? 

Berbagai kemungkinan itu ada. Karena nanti kami terakhirnya di rapat presidium statementnya.

Kapan itu?

Menunggu dulu bagaimana kuliah umumnya Pak Ganjar, bagaimana orasi kebangsannya Pak Prabowo. Walaupun 4 nama calon alternatif sudah tidak bisa maju karena presidensialnya, kan itu diadakan seminar, karena yang kami butuhkan itu gagasannya, bukan hanya sekedar seorang pribadi. Buat apa memilih presiden oleh Partai Buruh tapi upah murah, buat apa memilih presiden tapi outsourcing merajalela, tidak ada perlindungan dan kepastian kerja, tidak ada kepastian upah, tidak ada jaminan sosial. Jadi Partai Buruh di dalam membangun partai ini tidak bermaksud tinggi hati tapi ingin menyatakan dirinya karena serikat buruh dan serikat petani kami berjuangnya itu ko, militan membangun sistem kuat dan tidak ada daulat dinasti, tidak ada daulat uang. 

Demokrasi prosedural itu menempatkan uang di atas segala-galanya, bupati, wali kota, gubernur bisa oleh seorang konglomerat dibiayai. Nah itu yang membedakan bagaimana menangkis money politik di Partai Buruh yaitu iuran. Dengan kita beriur itu biasa ko di negara-negara maju, di negara-negara berkembang di Eropa, Amerika Latin juga biasa. Dengan beriur itulah, dan buruh punya gaji, punya harga diri, orang mau menerima itu kan karena kemiskinan.

Partai Buruh tidak akan mendukung capres yang menggolkan UU Cipta Kerja. Dan hari ini semua capres ini didukung oleh partai yang menggolkan UU Cipta Kerja, ini bagaimana? 

Semua itu didukung oleh partai yang setuju omnibus law Gerindra, Golkar, PAN, PDIP omnibus law semua. Nasdem, PKB juga setuju.

Berarti tidak akan ada partai yang dipilih?

Partainya tidak akan berkoalisi, tapi capresnya akan kami bikin kontrak politik.

Apakah kontrak politik sebelum masa kampanye dimulai pada 25 November atau setelah itu?

Bisa jadi kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo dengan segala kerendahan hati bisa hadir di rapat umum atau orasi kebangsaan. Bisa juga melewati 25 oktober setelah ditutupnya pendaftaran. Toh yang dibutuhkan oleh capres terhadap Partai Buruh bilamana akan terjadi koalisi melalui kontrak politik kampanyenya. Partai Buruh akan memberikan suara 6.3 juta suara sah nasional, karena kami punya tadi targetnya 32 kursi dari 24 juta suara captive market.

Kontrak politik berarti berbicara ke depan, apa yang akan dilakukan ke depan? Minimal apa yang menjadi persyaratan bagi Partai Buruh dalam menentukan capres dan cawapres ini?

Tadi saya sudah singgung satu mau nggak dia merevisi omnibus law, setidak-tidaknya di klaster ketenagakerjaan, klaster petani, lingkungan hidup dan HAM. Dua, mau nggak dia meninggalkan sisi perantara, Indonesia sudah middle income country loh, after middle income country negara kelas menengah di kelompok atas 4.500 dolar per tahun, kira-kira Rp 67.500.000 per tahun dibagi 12 bulan, penghasilan buruh Indonesia harusnya Rp 5,6 juta dan kenaikan yang diharapkan Partai Buruh 15% untuk mengejar kepada Rp 5,6 juta. Kan mereka sendiri yang ngumumumin middle income country, mau nggak menghapus outsourcing. Tapi buruhnya belum sejahtera, petaninya juga belum sejahtera. Ketiga hapuskan outsourcing, reforma agraria

Reforma agraria itu tanah untuk petani dikembalikan, kami tidak pakai partai aja serikat petani Indonesia berhasil mengambil kembali tanah untuk petani 169.000 hektar di Jambi, begitu pula sebagian yang ada di Sumatera Barat, ada juga yang di Pandeglang, itu nggak pakai partai apa lagi ada pantai. Reklame bukan hanya sekedar sertifikat tanah, kalau sertifikat ketika petani itu butuh biaya untuk anaknya sekolah apa yang digadai? Sertifikat tanah. Bisa balik lagi atau tidak? Darimana mengembalikan uang utang.

Kalau hanya sekadar sertifikat hanya membuat komersialisasi, tapi bagus, baik dan benar. Tapi kalau reforma agraria kembalikan tanah kepada rakyat. Kami bilang “Pak capres, jangan impor-impor, ngapain impor?” dulu Indonesia bisa swasembada beras, garam, daging, ini negeri yang gemah ripah..

Gagasan ini menarik karena disampaikan seorang Said Iqbal. Bagaimana dengan internalisasi nilai di dalam, bagaimana Partai Buruh memastikan semua konstituen punya semangat sama di Pemilu 2024? 

Pertama konsolidasi, Partai Buruh ada 13 platform dan beberapa strategi. Rapat umum adalah cara membangun kesadaran kelas. Yang kedua penguatan iuran, supaya partai ini modern dibiayai oleh dirinya sendiri. Nanti kalau masuk ke parlemen kami perjuangkan, negara juga ikut membiayai. Ini negara hanya membiayai Rp 1.000 dikali jumlah kursi, mana mungkin bisa dikatakan 8 juta suara sah nasional. Satu partai rata-rata bisa Rp 50-100 miliar.

Partai Buruh? Dengan iuran apa adanya, di daerah-daerah membiayai sendiri, di pusat juga membiayai sendiri, kalau kami ada aksi-aksi membiayai sendiri, berat. Tapi suatu ketika kekuatan itu harus dibangun termasuk negara membiayai dengan dana yang cukup misal Rp 70 triliun, tidak mungkin ada korupsi. Karena kalau dia korupsi bisa dibubarkan itu partai. Sekarang gimana mau bubarkan partai orang negaranya masih Rp 1000 rupiah per satu suara sah nasional.

Hal lain adalah melakukan edukasi. Edukasi itu setiap warga negara dia harus tahu hak dan kewajiban, hak buruh apa, hak petani apa. Yang berikutnya memperkuat lembaga-lembaga hukum kami rechtsstaat bukan machtsstaat negara hukum bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu lembaga hukum harus diperkuat, KPK itu harus extraordinary kembalikan ke Undang-Undang lama memberantas anti korupsi, itu platform partai uu nomor 2, nomor satu lapangan kerja, basis Partai Buruh adalah partai sosial.

Apa itu partai sosial? Jaminan sosial. Saya sudah membayangkan ketika Partai Buruh masuk parlemen iuran jaminan pensiun itu jangan 3%, abal-abal. Ambilah misalkan jepang 9% atau Singapore bahkan 33%. Kalau kita 10% saja dalam waktu 10 tahun kita akan mengumpulkan iuran Rp 1.000-1.500 triliun, Indonesia ga tunduk sama IMF, kita tunduk sama Bank Dunia. Kita bisa gunakan uang jaminan sosial. Pasar sosial yang lain adalah upah yang layak. 

Kalau upah layak, kita bisa membeli kendaraan, kita bisa membeli rumah. Itulah pasar sosial yang disebut yang disebut gotong royong, dalam teori disebut pasar sosial. Itulah yang akan diperjuangkan Partai Buruh untuk memastikan terjadi perubahan negeri. Intinya bagaimana kemudian buruh menjadi kekuatan penyeimbang pemerintahan.