Menko PMK: Transformasi Pembangunan Manusia Kunci Indonesia Emas 2045

Ketika sudah hamil, kondisi ibu hamil akan terus dipantau. Desember ini kami menargetkan Puskesmas di seluruh Indonesia sudah memiliki USG, untuk Posyandu harus sudah ada antropometri terstandar untuk mengukur bayi.

Ketika sudah lahir, akan diberikan bantuan makanan terutama untuk keluarga dalam kategori tidak mampu, terutama protein hewani untuk memastikan perkembangan otaknya berjalan dengan baik.

Kalau menurut riset kesehatan dasar yang terakhir, rasio tenaga kesehatan maupun fasilitas kesehatan, terutama di daerah 3T, jauh di bawah ideal. Dengan berbagai program kesehatan dan pembangunan manusia yang menjadikan Puskesmas sebagai ujung tombak, bagaimana memastikan seluruh program terlaksana dengan baik hingga ke pelosok negeri?

Ketimpangan itu bukan hanya persoalan di bidang kesehatan, tetapi juga di bidang pendidikan. Harus diakui bahwa implikasi Indonesia yang ibu kotanya di Jakarta dan Jawa jadi episentrum membuat terjadi ketidakmerataan.

Betul itu.

Di samping fasilitas, kualitas SDM kita dan persebarannya tidak merata. Kalau saya lihat problemnya ada 4, kualitas, kuantitas, pemerataan, dan kesesuaian pelayanan. Sekarang sedang kami benahi.

Dalam kaitannya dengan pengadaan kebutuhan gizi, juga sama. Optimalisasi dana desa untuk menangani stunting hingga kemiskinan ekstrem kami harap mampu menjadi solusi atas ketimpangan tersebut.

Di bidang kesehatan, kami sedang melakukan reformasi lembaga pendidikan kesehatan dengan memperbanyak fakultas kedokteran di setiap daerah. Nanti ada kebijakan pendidikan dokter berbasis rumah sakit.

Ke depan, untuk menjadi dokter tak lagi hanya banyak belajar di kampus, bisa juga belajar di rumah sakit. Ini untuk mempercepat pertumbuhan tenaga medis di Indonesia.

Di 2045 mendatang, Indonesia diprediksi akan menghadapi lonjakan penduduk lansia. Bagaimana strategi untuk menghadapi bonus demografi dari golongan lansia?

Sebenarnya di 2045 nanti, kita akan masuk ke masa pos-bonus-demografi atau ageing population. Jadi, penduduk lansia hampir imbang dengan usia produktifnya. Sementara puncak bonus demografi usia produktif itu tinggal tujuh atau delapan tahun ini, kita berkejaran dengan momentum.

Sekarang kami fokus menyiapkan lapangan kerja untuk sekitar 147 juta penduduk usia produktif. Dari jumlah itu, yang menganggur sekitar tujuh juta, tamatan perguruan tinggi per tahun sekitar 1,3 juta penduduk, tamatan SMA sekitar 3,8 juta. Dari tamatan SMA itu, yang melanjutkan ke perguruan tinggi baru mencapai 32%. Secara teori, sisanya masuk ke dunia kerja.

Setiap tahun kita harus menyediakan sekitar 3,6-3,8 juta lapangan kerja baru. Tentu saja penciptaan lapangan kerja ini sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi kita. Untuk menyiapkan lansia yang berdaya di masa depan, kita harus menyiapkan tabungan mereka di hari ini, mereka yang berada di usia produktif saat ini.

Pemerintah sudah mengeluarkan lima jenis jaminan sosial, yang sebagian besar terkait dengan penjaminan usia produktif misalnya jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Yang betul-betul untuk menyiapkan masa tua ada jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ini sudah dijamin negara.

Rumusnya ada bantuan sosial dan jaminan sosial. Sehingga dari sisi bantuan sosial, untuk ke depan, lansia akan diberikan semacam Selected Universal Basic Income (SUBI). Jadi tiap bulan mereka mendapatkan Rp 900 ribu, misalnya.

Kami juga akan mengembangkan silver economy atau ekonomi yang pelaku dan peruntukannya untuk lansia, tetapi belum terlalu jauh untuk memikirkan itu. Memikirkan yang 3,8 juta saja masih kerepotan.

Persentase lansia yang masih bekerja semakin meningkat. Mungkinkah ada jaminan untuk lansia dalam kondisi ini?

Berkat berbagai fasilitas kesehatan, termasuk obat anti ageing membuat angka harapan hidup makin panjang dan berkualitas. Memang saat ini ada upaya untuk menaikkan usia pensiun dan ada pekerjaan tertentu yang layak untuk lansia. Tapi kita belum menyiapkan dengan baik.

Target kami sekarang penduduk produktif ini memiliki pekerjaan yang layak. Kalau merujuk kepada Suistainable Development Goals (SDGs), pertumbuhan ekonomi diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang layak.

Jika penduduk usia produktif mendapatkan kerja yang layak, diharapkan dia bisa saving sebagian penghasilannya, sehingga bisa mendapatkan manfaat dari tabungan itu di hari tuanya.

Menjelang akhir tugas di 2024, apa yang menjadi agenda prioritas Kemenko PMK?

Satu tahun ini kami upayakan untuk menuntaskan program prioritas yang sudah ditetapkan. Kami akan fokus menurunkan stunting hingga di angka 14%. Kemiskinan ekstrem saat ini ditargetkan turun di angka 0% pada 2024. Jika November ini di bawah 1%, saya optimistis tahun depan dapat di bawah 0,5%.

Selain itu, tentu mengawal rencana besar dari kementerian teknis. Misalnya di Kementerian Pemuda dan Olah Raga ada desain besar olah raga nasional. Di Kemendikbudristek, memperkuat pembelajaran yang lebih luas dan terbuka dengan tagline merdeka itu.

Di dunia tenaga kerja, tahun depan kami fokus mengoneksikan balai-balai latihan kerja dengan kartu prakerja. Kemudian menjalankan transformasi kesehatan dari tingkat Posyandu yang tidak lagi hanya melayani balita, tetapi juga lansia dengan bentuk sebagai perpanjangan tangan Puskesmas. Serta berbagai program lainnya.

Pada praktiknya, tentu melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Tantangan untuk mengakselerasi dan mengkoordinasi kementerian dan lembaga terkait dengan kompleksitasnya masing-masing seperti apa?

Sangat kompleks. Karena itu, pada akhirnya kami harus membuat skala prioritas karena tidak semuanya bisa kami urus. Jika saat ini terlihat ramai tentang stunting, kemiskinan ekstrem dan penyakit menular, itu bukan berarti urusan kami hanya itu saja.

Persoalan tindak pidana perdagangan orang, perdagangan obat-obatan terlarang, sampai pelajar berkelahi pun juga diurus di sini. Tentu kami harus membuat skala prioritas, terlebih dengan anggaran dan personil yang terbatas.

Kami menggunakan pendekatan pentahelix sebagai salah satu upaya, melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan juga media. Melalui pendekatan ini, diharapkan seluruh target-target tercapai dengan baik dan tersampaikan dengan baik.