Ikhtiar BRGM Melakukan Restorasi Gambut, Dihadang Kebakaran Berulang
Bagaimana BRGM mengukur keberhasilan program restorasi yang dijalankan melalui 3R dan apakah sudah tercapai?
Untuk indikator rewetting, salah satu indikator penilaian keberhasilan pemulihan fungsi ekosistem gambut adalah muka air tanah di lahan gambut kurang dari 0,4 meter di bawah permukaan gambut. Sampai 2023, BRGM sudah memasang alat pemantau tinggi muka air tanah sebanyak 168 unit di tujuh provinsi prioritas.
Sedangkan indikator keberhasilan revegetasi gambut adalah perbaikan tutupan lahan dengan kriteria jumlah tanaman yang tumbuh sehat paling sedikit 500 batang per hektare pada tahun ketiga. Untuk indikator revitalisasi, BRGM mengukur keberhasilannya melalui indeks Desa Peduli Gambut (DPG) yang merupakan modifikasi dari Indeks Desa Membangun dengan variabel ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya.
Ada perubahan tren di mana Papua terutama Papua Selatan menjadi penyumbang utama karhutla di samping Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Ketiga wilayah ini merupakan wilayah intervensi BRGM. Menurut analisis BRGM, apa yang menyebabkan tren ini?
Dinamika kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh faktor iklim seperti El-Nino. Luas kebakaran yang terjadi Kebakaran yang terjadi di lahan gambut pada saat El-Nino tahun 2015, 2019, dan 2023 menunjukkan tren yang menurun. Penurunan luas areal terbakar di lahan gambut pada tahun 2023 sebesar 70% dibandingkan tahun 2019 dan sebesar 83,5% dibandingkan tahun 2015.
Papua merupakan provinsi yang mengalami tren kenaikan kebakaran gambut di tahun 2023, yang sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2019. Identifikasi kami kejadian kebakaran yang terjadi Provinsi Papua karena adanya aktivitas perburuan tradisional.
Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas yang mengalami kebakaran di lahan gambut dibandingkan 6 Provinsi prioritas restorasi gambut, tetapi mengalami tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015, 2019 sampai dengan 2023. Kebakaran yang terjadi di Kalimantan Tengah, hasil identifikasi kami berasal dari aktivitas pembersihan lahan, konflik lahan dan kelalaian masyarakat.
Sumatera Selatan merupakan provinsi terluas kedua yang mengalami kebakaran di lahan gambut, dan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015, 2019 sampai dengan 2023. Identifikasi awal kejadian kebakaran di Sumatera Selatan diantaranya karena adanya aktivitas sonor (sistem penanaman padi di lahan gambut) yang biasanya dimulai membuka lahan dengan cara membakar, serta adanya areal konsesi yang sudah tidak diusahakan.
Meskipun kebakaran terjadi setiap tahun, terdapat tren penurunan yang signifikan, salah satunya menunjukkan keberhasilan upaya restorasi gambut.
Tren lainnya pada 2023 adalah adanya sejumlah wilayah baru terbakar sehingga terdapat kekhawatiran adanya perluasan lahan gambut kritis baru pada 2023. Bagaimana analisis BRGM?
Dalam menentukan target restorasi gambut, BRGM melakukan analisis indikatif prioritas restorasi gambut dengan menggunakan beberapa data dan informasi, salah satunya kebakaran hutan dan lahan gambut menggunakan sumber data dari KLHK. Kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut setiap tahunnya terjadi diarea yang berulang ataupun areal yang baru. Updating data dan informasi kebakaran hutan dan lahan gambut tersebut akan dijadikan dasar untuk pemutakhiran indikatif prioritas restorasi gambut.
Di lapangan, kami menemukan kebakaran berulang yang cukup tinggi di wilayah-wilayah intervensi BRGM. Mengapa hal tersebut masih terjadi? Apakah ada indikasi karena adanya perluasan konsesi perusahaan?
Berdasarkan analisis, kebakaran berulang di wilayah intervensi BRGM didapatkan data total luas lahan terbakar berulang 3x atau lebih seluas 38.263,45 hektare. Ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya pengelolaan lahan dengan budaya membakar, konflik lahan terkait klaim kepemilikan lahan, dan kawasan terlantar yang tidak dimanfaatkan.
Solusi permasalahan untuk menanggulangi budaya membakar salah satunya adalah dengan mendorong Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui kegiatan pelatihan, pemberian bantuan berupa demplot. Adapun solusi permasalahan konflik lahan di lapangan, membutuhkan peran para pihak terkait dengan kepastian status dan fungsi lahan.
Kebakaran terjadi karena adanya bahan bakar, oksigen, dan sumber api. Dalam hal ini, gambut bisa menjadi bahan bakar, sehingga harus dijaga kebasahannya agar meminimalisir potensi terjadinya kebakaran. Beberapa hal yang menyebabkan kerawanan kebakaran di lahan gambut selain dipengaruhi oleh fenomena iklim (el nino), juga dipengaruhi oleh kondisi hidrologis gambut (kelembaban tanah, tinggi muka air).
Kondisi hidrologis gambut harus memerhatikan neraca air berbasis lanskap, untuk dapat diketahui wilayah yang surplus ataupun defisit cadangan air pada rentang waktu tertentu. Sehingga upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu dilakukan melalui pengelolaan tata air para pihak berbasis lanskap.
Prof. Lailan Guru Besar IPB University dalam Pra-Orasi Ilmiah mengungkapkan karhutla gambut 100% disebabkan oleh manusia. Mitigasi untuk faktor alam, lebih ditekankan pada pengurangan risiko Karhutla. Tetapi yang paling penting adalah mencegah Karhutla oleh manusia. Edukasi dan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang bahaya api di lahan gambut harus terus dilakukan. Salah satu keluaran dari edukasi adalah pemahaman dan penerapan Pengolahan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
Karhutla juga ditemukan di wilayah moratorium izin baru yang tertuang dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang merupakan wilayah gambut lindung utuh. Bagaimana analisis BRGM mengenai hal ini?
Kejadian kebakaran di wilayah PIPPIB baik yang berupa lahan gambut lindung berkanal atau pun gambut tidak berkanal (intact/utuh) akan menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas restorasi gambut ke depannya.
Bagaimana upaya BRGM untuk mengkonsolidasikan semua pihak yang berkepentingan dalam satu lanskap ekosistem gambut untuk ikut menjaga dan merestorasi gambut?
Dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berbasis lanskap (KHG) di perlukan peran serta para pihak terkait. Pelibatan para pihak tersebut bagian dari upaya konsolidasi untuk dicapainya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara sistematis dan terpadu. Pada tahun 2021 BRGM menetapkan 7 KHG sebagai model pengelolaan KHG yang sistematis dan terpadu di 6 provinsi target restorasi gambut. Dalam kerangka pilot model tersebut, telah dilakukan rangkaian kegiatan mulai dari pemetaan stakeholder, analisis lanskap KHG, sosialisasi dan FGD untuk membangun komitmen bersama hingga penyusunan rencana aksi.
Bagaimana upaya BRGM memulihkan ekosistem gambut yang berada di wilayah kerja kementerian lain atau pemerintah daerah?
Bedasarkan mandat Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 penanggungjawab kegiatan restorasi gambut adalah pemerintah, pemerintah daerah dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat. BRGM memiliki tugas koordinasi dan fasilitasi terhadap penanggungjawab kegiatan.
