Survei: Lebih Separuh Masyarakat Tolak Vaksin Ketiga Berbayar

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan kenaikan jumlah kasus Covid-19 mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Negara berkewajiban memberikan vaksin gratis.
Image title
26 September 2021, 20:02
Vaksin, survei, Covid-19, Gerakan 3M
ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.
Petugas medis menunjukkan vaksin Moderna saat vaksinasi dosis ketiga untuk tenaga kesehatan di Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (13/8/2021). Sebanyak 3000 tenaga kesehatan di Sidoarjo mendapatkan vaksinasi tahap ketiga sebagai booster agar antibodi di dalam tubuh membentuk sistem imun yang kuat. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan 53,9% masyarakat Indonesia menolak membayar vaksin ketiga alias booster. Sedangkan 34,2% responden cenderung setuju untuk membayar.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada September 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error (MoE) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

"Banyak warga yang mampu membayar untuk mendapatkan vaksin, sehingga pemerintah sebaiknya juga menyediakan vaksin (berbayar), namun sebagian besar tidak setuju,” kata Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparan virtualnya, Minggu (26/9).

Secara rinci, terdapat 30,1% responden yang menyatakan kesediaan untuk membayar vaksin. Kendati demikian, responden yang menyatakan tidak setuju adanya vaksin berbayar mencapai 44,2%. Sedangkan 13,7% mengatakan sangat tidak setuju.

Pada survei sebelumnya, periode 30 Juli-4 Agustus 2021, kesediaan untuk membayar vaksin hanya sebesar 20,2% saja. Sementara itu, sebanyak 76,4% responden menyatakan tidak setuju akan kehadiran vaksin berbayar.

Burhanuddin menjelaskan mayoritas warga menentang penyediaan vaksin berbayar oleh pemerintah, termasuk bagi warga yang mampu dan bersedia membayar. Penyediaan vaksin berbayar bisa mendorong percepatan program vaksinasi. Namun, jika dipaksakan menjalankan program yang kurang atau tidak didukung publik akan berdampak buruk terhadap pemerintah sendiri.

Sementara itu, Vaksin Nusantara dan Merah-Putih masih minim diketahui warga. Untuk Vaksin Merah-Putih, baru 19% responden yang mengetahui vaksin jenis ini. Di antara warga yang tahu tersebut, mayoritas bersedia divaksin menggunakan masing-masing vaksin lokal tersebu.

"Dua produk ini potensial mendapat penerimaan yang tinggi oleh warga, sebaiknya menjadi pertimbangan untuk realisasinya ke depan," ujarnya.

Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan kenaikan jumlah kasus Covid-19 mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, ketersediaan vaksin cukup terbantu dengan hadirnya donasi vaksin dari Amerika, Cina, Australia, Belanda dan negara lainnya. 

“Meskipun masyarakat mau (vaksin) berbayar, tapi sudah kewajiban negara untuk memberikan vaksin gratis. Insyaallah akhir tahun mudah-mudahan bisa lebih dari 50% penduduk Indonesia menerima vaksin dosisn kedua,” kata Pandu dalam kesempatan sama.

Selain itu, Pandu menilai kesadaran masyarakat dan pemerintah terhadap pentingnya vaksinasi mulai terbangun, varian Delta masuk ke Tanah Air. Saat itu, masyarakat merasakan langsung sulitnya mencari oksigen hingga kondisi rumah sakit penuh.

Di sisi lain, Pandu menyadari masih ada kelompok yang menyatakan anti vaksin. Untuk itu, pihaknya mendorong penerapan kebijakan seperti pembatasan aktivitas bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi. Upaya tersebut penting dilakukan, khususnya saat pemerintah mulai menurunkan level PPKM dari level ke level 2. 

"Saat kegiatan ekonomi mulai dibuka secara perlahan dan sebagainya, yang boleh melakukan kegiatan ekonomi akses adalah orang yang sudah divaksinasi dan status covidnya negatif,” ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah merampungkan skema pemberian booster vaksin ketiga Covid-19 bagi masyarakat. Rencananya suntikan tambahan ini akan diberikan mulai tahun depan.

Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan pemberian vaksin dosis ketiga akan menyasar penduduk yang telah menerima vaksin pertama dan kedua. Sedangkan usia 11 tahun ke bawah akan diprioritaskan mendapatkan dosis pertama dan kedua.

"Skema sudah kami buat sekalipun pemerintah tentu tak mampu melakukan pembayaran untuk penduduk seperti sekarang ini," kata Maxi dikutip dari Antara, Selasa (7/9).

Pemerintah akan memprioritaskan kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk dibiayai dalam program tersebut. Adapun jumlah sasarannya mencapai 100 juta orang.

Penyumbang bahan: Mela Syaharani (Magang)

Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait