UU EBT Tak Kunjung Terbit, Bagaimana Progresnya di DPR?

Undang-Undang EBT dinilai sebagai salah satu aspek penting untuk mengembangkan dan mendorong energi baru dan terbarukan yang lebih ekspansif di Indonesia.
Image title
10 Maret 2022, 15:02
EBT, energi, energi baru terbarukan, undang undang, DPR
ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU
Foto udara kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu (5/3/2022). Kementerian ESDM mencatat realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional pada tahun 2021 mencapai 11,5 persen yang sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan posisi bauran EBT per akhir 2020 lalu yang sebesar 11,2 persen.

Sejumlah pihak mendorong agar proses perumusan Rancangan Undang-Undang alias RUU Energi Baru dan Terbarukan atau EBT dapat segera dikebut. Apalagi, di tengah kenaikan harga minyak mentah yang bergerak naik turun tak menentu.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno menjelaskan pembahasan RUU EBT saat ini dalam proses harmonisasi di badan legislasi. Setelah proses tersebut selesai, nantinya akan dikembalikan lagi ke Komisi VII untuk dibawa ke rapat Paripurna.

"Di rapat paripurna akan dibentuk pemerintah dan DPR untuk membahas DIM nya setelah itu kita finalisasi untuk menjadi draft UU yang sudah disepakati antara Pemerintah dan DPR untuk dibawa ke paripurna ditetapkan menjadi UU," ujarnya.

Menurut Eddy dengan proses yang berjalan tersebut, RUU EBT diharapkan dapat selesai pada masa sidang kedua tahun ini. Sehingga implementasi dari aturan ini dapat segera dijalankan.

Advertisement

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan peningkatan harga minyak yang signifikan akibat perang Rusia-Ukraina, berpotensi memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal, moneter dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Menyikapi hal tersebut pemerintah perlu menyiapkan formulasi kebijakan proporsional dalam meminimalkan dampak. Misalnya dengan menggenjot produksi minyak dalam negeri serta mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT di dalam negeri.

Oleh karena itu, pekerjaan rumah besar yang perlu segera dituntaskan adalah penyelesaian Revisi Undang-Undang Migas dan penyelesaian Undang-Undang Energi Baru Terbarukan sebagai payung hukum yang kuat.

"Potensi EBT Indonesia tercatat merupakan yang terbesar di ASEAN, namun pemanfaatannya belum optimal. Undang-Undang EBT menjadi salah satu aspek penting untuk mengembangkan dan mendorong EBT yang lebih ekspansif di Indonesia," kata dia.

Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang yang secara khusus mengatur terkait pengembangan dan pemanfaatan EBT. Oleh sebab itu, menurut Komaidi penerbitan UU EBT menjadi urgensi untuk mengatur secara lebih khusus sejumlah ketentuan terkait pengembangan dan pemanfaatan EBT.

Mengacu pada sejumlah negara di ASEAN yang telah memiliki UU terkait EBT, UU EBT berpotensi mendorong pengembangan EBT yang lebih ekspansif. Vietnam, Thailand, dan Malaysia telah memiliki Undang-Undang khusus terkait EBT.

Pengaturan terkait insentif, subsidi dan akses batuan lembaga keuangan menjadi bagian yang diatur dalam UU EBT negara tersebut. Adapun Filipina tidak memiliki UU EBT, namun negara tersebut memiliki pengaturan yang relatif lebih lengkap terkait panas bumi. Setidaknya 23 % elektrifikasi Filipina disumbang oleh panas bumi.

"Pengesahan UU EBT menjadi salah satu upaya konkret Pemerintah dalam memenuhi komitmen Paris Agreement," katanya.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif sebelumnya menilai dengan terbitnya UU EBT, paling tidak dapat memberikan kepastian berusaha. Terutama bagi investor yang ingin berinvestasi pada proyek energi terbarukan di Indonesia.

"Kami sangat mendukung diselesaikan UU ini. Kita tentu saja berharap dengan RUU EBT ini ada kepastian mengenai peran dari EBT untuk masuk dalam bauran energi kita," ujarnya beberapa waktu lalu.

Di samping itu, guna mendukung arah pegembangan energi terbarukan di Indonesia, pemerintah juga telah menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030.

Adapun tambahan kapasitas pembangkit listrik hingga 2030 ditargetkan sebesar 40,6 gigawatt (GW). Rinciannya, porsi pembangkit (EBT) ditetapkan 51,6 % dan fosil 48,4 %.

Reporter: Verda Nano Setiawan
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait