Kejagung Adakan Gelar Perkara Tentukan Nasib Johnny Plate di Kasus BTS

Ade Rosman
16 Maret 2023, 06:15
Kejagung periksa Johnny G Plate
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate (tengah) bersiap memasuki kendaraannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (15/3/2023).

Kejaksaan Agung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate untuk yang kedua kalinya pada Rabu (15/3). Plate diperiksa dalam pengusutan perkara pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo periode 2020-2022.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kuntadi menyatakan Plate telah menjalani pemeriksaan selama 6 jam. Ada 26 pertanyaan yang diajukan tim penyidik kepada Menkominfo. 

Menurut Kuntadi, tim penyidik sudah mendapatkan penjelasan yang cukup komprehensif mengenai sejumlah hal dalam pengadaan proyek dari penjelasan Plate. Selanjutnya, tim penyidik akan masuk tahap selanjutnya untuk menentukan nasib Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat itu dalam penanganan perkara.

"Selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk menentukan sikap," kata Kuntadi, di Gedung Bundar Jampidsus, Kejagung, usai pemeriksaan Johnny G Plate. 

Kuntadi menjelaskan, gelar perkara yang dilakukan tidak hanya untuk menentukan nasib Plate saja. Kejaksaan akan menentukan langkah lanjutan termasuk menentukan langkah lanjutan terhadap 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi BTS 4G dan BAKTI Kominfo.. 

Dalam pemeriksaan, tim penyidik telah meminta penjelasan Plate mengenai aliran dana Rp 534 juta yang diterima adiknya Gregorius Alex Plate. Dari proses klarifikasi tim penyidik berkeyakinan dana yang diperoleh Alex berasal dari BAKTI. 

Di sisi lain, Kuntadi mengatakan Alex sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dalam proyek BTS dan BAKTI Kominfo. Meski begitu, tim penyidik menemukan sejumlah indikasi pelanggaran. Namun, ia menyatakan belum bisa menjelaskan lebih jauh dan semua informasi akan disampaikan dalam gelar perkara. 

Mengenai waktu pelaksanaan gelar perkara Kuntadi belum memberikan informasi. Namun, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Ketut Sumedana memberi gambaran gelar perkara akan dilakukan dalam waktu satu minggu ke depan. 

Plate sendiri tidak berkomentar banyak kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan. DIa mengatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia mendukung pengusutan kasus sampai tuntas. 

"Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang  saya tahu, yang saya pahami dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab," ujar Olate kepada wartawan. 

Klarifikasi Manipulasi

Dalam pemeriksaan yang berlangsung enam jam, tim penyidik telah mengumpulkan keterangan dari Johnny G Plate dalam peranannya sebagai pengguna anggaran. Plate juga ditanyakan mengenai pengawasan yang dilakukan dalam proyek. 

Pada konferensi pers Senin (13/3) lalu Kuntadi mengatakan terdapat kemahalan dalam proyek yang disebabkan oleh adanya permufakatan jahat. Selain itu tim juga mendalami bagaimana eksekusi dari perencanaan pembangunan BTS tersebut. 

 Kuntadi menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) rencananya dilaksanakan untuk periode lima tahun berturut-turut. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan dalam satu periode, yaitu satu tahun. 

"Sehingga sebagaimana kita ketahui pelaksanaannya menjadi tidak sesuai dengan rencana," kata Kuntadi. 

Kejagung juga mendalami manipulasi perkembangan proyek tersebut. Pada pemeriksaan Kejagung menerima laporan bahwa pada dasarnya proyek belum selesai 100 persen.  

“Di laporannya dipaksakan seolah-olah sudah mencapai 100 persen, sehingga dapat dilakukan pembayaran meskipun belakangan diketahui ada kesalahan sehingga dibulatkan," kata Kuntadi.

Sebelumnya, kejagung sudah memanggil Johnny G Plate pada Selasa (14/2) lalu. Usai pemeriksaan Johnny mengaku telah memberikan keterangan terkait permasalahan hukum pada pembangunan BTS 4G yang dilakukan Badan Layanan Umum BAKTI.  

Kejaksaan Agung telah menaikkan status dugaan korupsi BTS Bakti ke tahap penyidikan pada November 2022. Kejagung menduga korupsi tersebut dilakukan pada 2020-2022 pada proyek ketersediaan BTS 4G paket 1-5 milik BAKTI.  Kejaksaan juga telah menetapkan lima orang tersangka.  

Adapun lima tersangka adalah Direktur BAKTI Kominfo  Anang Acmad Latief (AAL). Selain Anang, tersangka lainnya Direktur MORA Galumbang Menak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI) Yohan Suryanto (YS). Dua tersangka lain adalah accounting PT Huawei Technology Indonesia (HWI) Mukti Ali (MA), dan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (IH). 

Reporter: Ade Rosman
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.

Artikel Terkait