Pengertian Demokrasi Terpimpin, Tujuan, Ciri, Kelebihan, dan Kelemahan

Banyak sistem politik yang muncul di dunia. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin yang muncul dalam sejarah Indonesia.

Berkaitan dengan itu, menarik mengetahui pengertian demokrasi terpimpin. Hal ini penting agar setiap warga negara mengetahui perbedaan antar berbagai sistem politik.

Contoh sistem politik lainnya adalah demokrasi liberal. Untuk mengetahui pengertian demokrasi terpimpin, tujuan, kelebihan, dan kelemahannya, simak penjelasan selengkapnya dalam ulasan berikut.

Pengertian dan Tujuan Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin merupakan salah satu sistem politik. Sistem ini diperkenalkan pertama kalinya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dalam sistem ini, kekuasaan berpusat pada pemimpin yang disebut “Dwi Tunggal”. Di dalamnya terdapat Presiden dan Wakil presiden.

Pemimpin itu dinilai memiliki pemahaman yang lebih baik terkait kebutuhan masyarakat. Nilai yang ada di sistem politik ini adalah demokrasi dan sosialisme.

Adapun, demokrasi terpimpin diterapkan dengan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut.

1. Nasionalisme

Demokrasi terpimpin adalah menjaga dan memperkuat kedaulatan nasional dan kemandirian negara dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya.

2. Keadilan Sosial

Demokrasi terpimpin bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini mencakup mengurangi kemiskinan, kesempatan yang merata, dan akses yang adil terhadap sumber daya dan pelayanan publik.

3. Kesejahteraan Rakyat

Demokrasi terpimpin bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Kemandirian Ekonomi

Demokrasi terpimpin mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing dan mempromosikan pengembangan industri, pertanian, dan sektor ekonomi strategis lainnya.

5. Modernisasi Sosial dan Budaya

Demokrasi terpimpin mencakup perubahan dan pemodernan masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap menjaga warisan budaya dan tradisi yang berharga.

6. Persatuan dan Kebersamaan

Demokrasi terpimpin berupaya membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan di antara warga negara.

Ciri Demokrasi Terpimpin

Berikutnya, terdapat pula ciri-ciri demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah kepemimpinan yang dominan, sentralisasi kekuasaan, pemimpin sebagai mediator, dominasi partai politik, pembatasan kebebasan individu, dan konsensus politik.

Kepemimpinan dalam demokrasi terpimpin ditempatkan pada pemimpin atau kelompok kecil yang memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat dalam mengambil keputusan politik dan mengarahkan arah negara.

Kekuasaan politik dalam demokrasi terpimpin terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang memimpin, mereka memiliki kewenangan yang signifikan dalam membuat kebijakan dan mengendalikan proses politik.

Pemimpin dalam demokrasi terpimpin dianggap sebagai mediator antara rakyat dan pemerintah, mereka mengklaim memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, dan bertindak sebagai penghubung antara rakyat dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Partai politik yang mendukung pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa memiliki dominasi yang kuat dalam sistem politik, sering kali menjadi partai tunggal yang mendominasi dan mengontrol jalannya pemerintahan.

Dalam demokrasi terpimpin, terdapat kecenderungan untuk membatasi kebebasan individu dan hak-hak politik melalui pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat.

Demokrasi terpimpin menekankan pentingnya mencapai konsensus politik dalam pengambilan keputusan, yang biasanya dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara pemimpin dan partai politik yang terlibat.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Berikutnya, terdapat kelebihan dan kelemahan demokrasi terpimpin. Simak kelebihan dan kekurangannya dalam uraian berikut:

1. Kelebihan Demokrasi Terpimpin

• Kekuasaan yang terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil dalam Demokrasi Terpimpin dapat membawa stabilitas politik yang lebih besar, karena keputusan dapat diambil dengan cepat dan efisien tanpa proses yang panjang dan rumit.

• Dalam Demokrasi Terpimpin, pemimpin atau kelompok yang dianggap memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Hal ini memungkinkan kebijakan yang cepat dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

• Sistem Demokrasi Terpimpin menempatkan penekanan yang tinggi pada pencapaian tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada usaha yang lebih besar untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

• Demokrasi Terpimpin seringkali melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Melalui partisipasi aktif ini, masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih besar untuk melaksanakan program-program pemerintah.

2. Kelemahan Demokrasi Terpimpin

• Demokrasi terpimpin dapat membatasi kebebasan politik, seperti kebebasan berpendapat, pers, dan berserikat. Kritik terhadap pemerintah sering kali ditindas dan oposisi politik dibatasi.

• Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan cenderung terpusat pada pemimpin atau kelompok kecil yang berkuasa. Hal ini dapat menyebabkan konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi yang tidak sehat, yang memungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

• Pemerintahan dalam demokrasi terpimpin mungkin kurang akuntabel karena adanya kendali yang kuat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya mekanisme pengawasan independen. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan tanpa adanya konsekuensi yang memadai.

• Demokrasi terpimpin seringkali membatasi partai politik dan oposisi yang dapat beroperasi secara efektif. Dominasi partai tunggal atau kelompok politik yang kuat dapat menghambat munculnya alternatif politik dan pluralisme dalam sistem politik.