Pemerintah Buat Buku Standar, Pendirian Bangunan Tak Perlu Tunggu IMB

Kemudahan dalam perizinan mendirikan bangunan bertujuan untuk mendorong investasi.
Dimas Jarot Bayu
26 September 2019, 07:39
membangun tidak perlu menunggu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), buku standar pendirian bangunan, izin usaha
Arief Kamaludin|KATADATA

Pemerintah akan mempermudah perizinan mendirikan bangunan bagi dunia usaha. Ini dilakukan dengan menerbitkan buku standardisasi untuk pendirian bangunan.

Nantinya, untuk mulai membangun, pelaku usaha hanya perlu mendapatkan izin lokasi dan menyesuaikan rancang bangun dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Dengan begitu, pelaku usaha tidak perlu menunggu Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selesai.

"Dengan standar itu, tidak kemudian terjadi dia enggak bisa bikin apa-apa sebelum IMB selesai," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Presiden, Rabu (25/9).

Ia mengatakan, kemudahan dalam perizinan mendirikan bangunan bertujuan untuk mendorong investasi ke dalam negeri. Selama ini, salah satu kendala yang dialami investor yaitu sulitnya mendirikan bangunan.

(Baca: Cegah Resesi, Jokowi Ingin Aturan Penghambat Investasi Cepat Dipangkas)

Ini lantaran mereka harus mendapatkan IMB dulu sebelum bisa memulai pembangunan. Padahal, pengurusan IMB memerlukan waktu yang cukup lama. "Izin selesai mungkin bertahun-tahun," kata dia.

Karena itu, pemerintah mewacanakan pembuatan buku standar tersebut. Beberapa standar yang akan ada dalam buku tersebut, seperti desain bangunan oleh perancang bersertifikat, sempadan jalan, dan koefisien lantai bangunan.

Berbagai standar bangunan tesebut akan dibuat dengan mengadaptasi standar yang diterapkan berbagai negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Tiongkok. “Kemudian kami adjust beberapa hal yang perlu di-adjust dengan kondisi kita," ujarnya.

(Baca: Darmin Sebut Menteri dan Daerah Kerap Buat Aturan Tak Sesuai Presiden)

Lebih lanjut, standar yang ada dalam buku tersebut akan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Jika suatu bangunan untuk usaha memiliki tingkat risiko rendah, izinnya akan lebih sederhana.

Hal berbeda terjadi jika bangunan untuk usaha memiliki tingkat risiko besar. "Kalau risikonya besar perizinannya lebih berat," ucap Darmin.

Adapun ke depan, pemerintah akan mensyaratkan pendirian suatu bangunan diawasi oleh seorang profesional yang bersertifikat. Hal tersebut dilakukan agar pendirian bangunan sesuai dengan buku standar yang dibuat pemerintah.

"Ini memang menyampaikannya mungkin gampang, tapi bisa jadi yang mengawasinya tidak disiplin. Tapi itu kan urusan disiplin, bukan prinsipil," kata dia.

Video Pilihan

Artikel Terkait