AJI Beberkan Penyebab Minimnya Pemberitaan Tentang Masalah Papua

Jurnalis menghadapi beragam kendala seperti biaya, tidak terbukanya narasumber, hingga ancaman kekerasan.
Dimas Jarot Bayu
14 Februari 2019, 21:58
Campak dan Gizi Buruk Anak Asmat
ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengakui soal minimnya pemberitaan media massa arus utama tentang masalah Papua.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengakui soal minimnya pemberitaan media massa arus utama tentang masalah Papua. Hal tersebut terjadi karena beragam kendala seperti biaya, tidak terbukanya narasumber, hingga risiko menerima kekerasan.

Ketua AJI Abdul Manan mengatakan, banyak media massa berkantor pusat di Jakarta. Jika harus memberitakan mengenai persoalan di Papua maka butuh alokasi biaya yang cukup besar. "Itu membuat ketertarikan media ke Papua sangat sedikit," kata dia di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (14/2).

Sementara itu, narasumber asal Papua sulit dihubungi. Ini berbeda dengan dengan narasumber di pemerintahan yang berdomisili di Jakarta. Masalahnya, rata-rata informasi dari birokrat di Jakarta tersebut selalu bernada positif soal Papua.

"Aparat birokrasi kita ini masih senang dengan kultur asal bapak senang. Jadi yang dilaporkan ke Jakarta yang baik-baik saja," kata Manan.

Advertisement

(Baca: Masalah Papua Dinilai Belum Jadi Prioritas Paslon dalam Pilpres 2019)

Pemimpin Redaksi Cendrawasih Pos Lucky Ireeuw menyatakan sulitnya akses bukan hanya dirasakan wartawan media massa di Jakarta. Wartawan asal Papua pun sulit untuk menembus lokasi peliputan jika tak mendapatkan izin dari aparat.

Lebih lanjut, wartawan Papua juga menghadapi risiko kekerasan. Banyak wartawan Papua yang dipukul dan dirusak propertinya ketika melakukan peliputan. "Ini (kekerasan terhadap wartawan) terus terjadi setiap tahun di Papua," kata Lucky.

Ia juga menyebut para jurnalis Papua dipersulit akses kepada narasumber. Padahal, para narasumber hanya ingin dimintai konfirmasi terkait suatu peristiwa.

Jika narasumber memberikan informasi yang dianggap negatif oleh pemerintah, narasumber Lucky menyebut mereka langsung dipanggil polisi. "Artinya kerja mereka menyampaikan informasi dipersulit," kata dia.

(Baca: Agar Dapat Dividen Freeport, Pemda Papua Diminta Segera Bentuk BUMD)

Tak hanya itu, ia menilai ada upaya menggiring opini publik di Papua dengan memunculkan media siluman. Jumlah media ini, kata dia, menjamur hingga berjumlah puluhan.

Mereka menduplikasi nama media massa yang benar, kemudian memutarbalikkan fakta. Lucky menyatakan pernah melaporkan masalah ini kepada kepolisian. "Tapi tidak pernah diselesaikan," ujarnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait