Bank Dunia Bantah Pernah Rilis Data Tanah Seperti Disebut Hanafi Rais

"Bank dunia tidak pernah mempublikasikan laporan semacam itu. Saya ingin menyatakannya dengan jelas, itu tidak benar," kata Rodrigo A. Chaves.
Image title
27 Maret 2018, 22:17
Bank Dunia
Arief Kamaludin | Katadata

Bank Dunia menyatakan tidak pernah mengeluarkan laporan terkait penguasaan tanah di Indonesia, seperti yang disebutkan oleh politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais.

"Bank dunia tidak pernah mempublikasikan laporan semacam itu. Saya ingin menyatakannya dengan jelas, itu tidak benar," kata Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves saat ditemui di Energy Building, Jakarta, Selasa (27/3).

Sebelumnya, Hanafi sempat menyebut bahwa berdasarkan data Bank Dunia tahun 2015, 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang. Hal tersebut disampaikannya untuk mendukung pernyataan ayahnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, yang menyebut program bagi-bagi sertifikasi tanah yang dilakukan pemerintah sebagai program bohong.

(Baca juga: Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pengibulan Terkait Sertifikat Tanah)

Advertisement

Bertolak belakang dengan pernyataan Hanafi, Rodrigo menjelaskan, 70% tanah di Indonesia merupakan hutan yang dikelola oleh Pemerintah. Ia pun menilai program reformasi lahan yang tengah dijalankan pemerintah sebagai langkah yang sangat baik untuk menormalisasi penggunaan tanah di Indonesia.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulai kampanye reformasi pertanahan yang ambisius, tepatnya untuk membalikkan ketidaksetaraan dalam hal lahan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat," kata Rodrigo.

Atas dasar itu, ia pun mengaku tidak bisa memahami alasan beberapa orang yang mencoba membuat isu tersebut menjadi isu politik. (Baca juga: Amien Rais vs Luhut, Kisruh Siklus Lima Tahun Jelang Pilpres)

Adapun soal ketidaksetaraan, ia menyebut hal itu sudah berlangsung lama di Indonesia, bukan disebabkan oleh Pemerintahan Joko Widodo. "Ketidaksetaraan telah meningkat secara substansial antara tahun 2000-2012," ucapnya.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait