ADB: Anggaran Pendidikan Tak Efisien, Dampak Ekonominya Minim

Sesuai standar internasional, dampak minimal dari investasi di bidang pendidikan terhadap perekonomian adalah sebesar enam persen. Bila kurang dari itu, artinya inefisien.
Desy Setyowati
6 April 2017, 17:04
vokasional
ANTARA FOTO/Feny Selly
Siswa sekolah kejuruan Teknik Mesin menjelaskan prinsip kerja mesin motor kepada pengunjung dalam acara Expose SMK Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan, 7 Desember 2016.

Bank Pembangunan Asia alias Asian Development Bank (ADB) menyebut anggaran pendidikan Indonesia tidak efisien. Pasalnya, 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk sektor pendidikan hanya berdampak 3,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Country Economist ADB Emma Allen menuturkan, bila mengacu pada standar internasional, dampak minimal dari investasi di bidang pendidikan terhadap perekonomian adalah sebesar enam persen. Jika kurang dari itu, artinya ada inefisiensi dari belanja yang dianggarkan.

"Public expenditure di bidang pendidikan dampaknya ke Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 3,4 persen, di bawah standar enam persen," kata Emma dalam acara Asian Development Outlook di kantornya, Jakarta, Kamis (6/4). (Baca juga: Bank Dunia: Butuh Setengah Abad Capai Pendidikan Sesuai Standar)

Salah satu penyebab inefisiensi pada anggaran pendidikan adalah pendidikan yang tersedia tidak memberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dia pun mencatat, kurang dari 10 persen pekerja Indonesia yang memiliki sertifikat pelatihan.

Maka itu, dia mengapresiasi langkah pemerintah untuk meningkatkan pendidikan vokasional, agar keterampilan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan industri. Upaya ini semestinya bisa memperbaiki kualitas tenaga kerja Indonesia.

"Kenaikan 20 persen belanja modal manusia per kapita semestinya bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 3,1 persen," kata Emma. (Baca juga: Janji Upah Buruh Naik di Kampanye Pilkada Buat Investor Kabur)

Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya upaya pemerintah untuk mendorong perusahaan agar mau meningkatkan kemampuan pegawainya. Sejauh ini, hanya 7,7 persen perusahaan yang disurvei Bank Dunia yang memberikan pelatihan kepada pegawainya.

"Salah satu alasan perusahaan tidak berinvestasi pada Sumber Daya Manusia (SDM), karena adanya aturan yang mendorong perekrutan pekerja dengan sistem kontrak," tutur Emma. (Baca juga: Gelar Pendidikan Keterampilan, Pengusaha Minta Insentif Pajak Badan)

Selain mendorong pendidikan yang sesuai kebutuhan industri, Emma juga mendorong adanya dukungan pendidikan untuk mendorong inovasi di industri. Inovasi ini penting untuk meningkatkan produktivitas industri dan mendorong peningkatan penghasilan dari menengah menjadi berpenghasilan tinggi.

Video Pilihan

Artikel Terkait