Sepucuk Surat "Cerai" Chevron Indonesia

Pekerja khawatir bila pensiun sukarela tak mencapai kuota akan berimbas pada "pemaksaan" pemutusan hubungan kerja.
Muchamad Nafi
8 Februari 2016, 07:00
Chevron
Agung Samosir|KATADATA

KATADATA - Berkali-kali Dahnil membaca surat tersebut. Karyawan Chevron Indonesia Company (CICO) ini masih gamang untuk mengambil keputusan. Sebab, perusahaan migas asal Amerika yang mengelola ladang gas di Blok East Kalimantan itu memberi pilihan pelik.

“Sebagian besar karyawan Chevron sudah menerima surat. Kalau kami setuju dan menandatangani, artinya kami pensiun dini,” kata Dahnil saat berbincang dengan Katadata, akhir pekan kemarin. (Baca: Chevron PHK Ribuan Karyawan di Indonesia).

Sejak Januari lalu, banyak karyawan CICO yang menerima surat “cerai” untuk berpisah dari Chevron. Dalam lembaran itu, mereka diminta memilih pensiun lebih awal atau tetap bekerja hingga kontrak perusahaan di Kalimantan Timur usai pada 2018. Bagi Dahnil, dua alternatif tersebut dilematis. Karenanya, dia masih berkonsultasi dengan keluarga. “Mau ambil sekarang atau nanti,” kata pria yang mendapat tugas di salah satu anjungan migas CICO itu.

Dalam surat itu, manajemen Chevron menyebutkan dengan detail hak-hak karyawan. Ada perhitungan khusus jumlah nominal pesangon atau dana pensiun bagi pekerja. Bila memilih pensiun saat ini, Dahnil akan mendapat uang pisah lebih besar. Hal itu dinilai wajar mengingat karyawan yang tidak mengundurkan diri akan tetap mendapat gaji dan terus menjadi tanggungan perusahaan. Demikian sebaliknya.

Menurut Dahnil, ada sejumlah langkah yang dilakukan manajemen Chevron Indonesia dalam memangkas jumlah karyawan. Pada tahap pertama, perusahaan mengurangi seperempat karyawannya. “Saya masuk tahap pertama. Surat sudah diterima, penjelasan soal hak juga sudah kami mengerti. Sekarang tinggal kami memilih,” katanya.

Pensiun dini merupakan imbas dari keputusan Chevron Indonesia yang tidak memperpanjang kontrak pengelolaan di Blok East Kalimantan. Perusahaan pun berencana merampingkan organisasi mulai awal 2016 ini. Sejumlah karyawan ditawari pensiun dini tanpa ada paksaan. Namun yang menjadi masalah yaitu ketika karyawan yang bersedia pensiun dini tidak sampai 25 persen.

“Akan ada proses seleksi hingga memenuhi target 25 persen. Artinya, ini bisa dibilang memaksa karyawan untuk pensiun dini. Bahkan ada di antara kami yang bilang kalau itu sama saja dengan PHK (pemutusan hubungan kerja),” Dahnil menambahkan. (Baca: Chevron Jamin Nasib Karyawan di Blok East Kalimantan).

Dalam menyikapi masalah ini, kata dia, Serikat Pekerja Chevron sudah mencooba berkomunikasi dengan manajemen dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Sayangnya, mereka merasa tak mendapat jawaban yang memuaskan. Hal ini berpotensi memunculkan perselisihan hubungan industrial yang bisa berlarut.

Pemberhentian kerja karyawan migas di Kalimantan Timur itu memang sedang hangat dibahas. Andi Indra, pekerja subkontraktor Chevron , menyatakan beberapa karyawan yang mengaku sudah di-PHK oleh Chevron di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara berencana menggelar aksi demonstrasi. “Sebenarnya kami sudah pernah unjuk rasa. Mungkin karena tak diliput media massa, makanya tak terdengar sampai keluar,” kata Andi.

Setelah diusut lebih jauh, Andi dan kawan-kawannya ini tak diperpanjang kontraknya oleh Chevron. Pasalnya, perusahaan yang menaungi mereka tak lagi menjadi subkontrak Chevron di Marangkayu, Kalimantan Timur itu. (Lihat pula: Selain Chevron, Dirjen Migas: Belum Ada PHK Kontraktor Besar).

Sebelumnya, manajemen Chevron Indonesia memutuskan tidak akan memperpanjang kontrak pengelolaan Blok East Kalimantan yang berakhir 2018. Meski akan terjadi sekitar tiga tahun lagi, keputusan tersebut menerbitkan pertanyaan terkait nasib para karyawan. 

Chevron, kata sumber Katadata, sudah mengumumkan kepada para karyawannya bahwa perusahaan akan memenuhi semua kewajiban berupa pemberian kompensasi sesuai dengan perjanjian kerja bersama. Manajemen juga tetap mempertahankan sejumlah karyawan untuk mengelola blok-blok migas lain. Artinya, mereka  tetap menjadi karyawan Chevron meski kontrak Blok East Kalimantan tidak lagi diperpanjang. (Baca: PHK Ribuan Karyawan, Chevron Yakin Operasionalnya Lebih Baik)

Adapun sebagian lainnya yang tidak lagi berstatus pekerja, manajemen Chevron yakin para karyawan tersebut akan tetap bekerja jika ada kontraktor baru yang mengelola Blok East Kalimantan. Sebab, pengelola dan pemegang kontrak baru tentu membutuhkan orang yang berpengalaman untuk mengoperasikan ladang gas tersebut.

Reporter: Redaksi
    News Alert

    Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

    Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
    Video Pilihan

    Artikel Terkait