Advertisement
Advertisement
Analisis | Keraguan Masyarakat Menyambut Vaksinasi Covid-19 - Analisis Data Katadata
ANALISIS

Keraguan Masyarakat Menyambut Vaksinasi Covid-19

Foto: 123RF
Masyarakat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin Covid-19. Namun, sebagian masyarakat masih meragukan efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.
Dwi Hadya Jayani
29 Desember 2020, 08.30
Button AI Summarize

Indonesia tengah bersiap melakukan vaksinasi Covid-19 pada Januari tahun depan. Namun, kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan efektivitas vaksin yang masih rendah berpotensi menjadi ganjalan proses vaksinasi untuk menciptakan kekebalan komunitas. 

Pemerintah menetapkan penggunaan enam jenis vaksin, salah satunya Sinovac yang sudah tiba di negeri ini sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan akan tiba 1,8 juta dosis lagi pada Januari 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Desember lalu pun telah menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat. Keputusan ini menganulir rencana sebelumnya yang hanya menggratiskan vaksin bagi 32 juta penduduk prioritas, sementara sisanya harus membayar.

Kebijakan vaksin gratis telah termaktub dalam Pasal 3 Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang terbit pada 18 Desember 2020. Termaktub pula dalam pasal tersebut pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 

Pemerintah menargetkan vaksinasi kepada 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta orang dengan dua kali suntik dosis untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai penyediaan perlu tetap mempertimbangkan efektivitas vaksin dan waste stage atau kemungkinan penyaluran tidak 100% lantaran kerusakan dan faktor lain.

Alhasil, menurut Sri Mulyani, jika efektivitas 90% maka pemerintah perlu menyediakan vaksin lebih banyak dari toal penduduk atau sekurangnya menambah 10% dari 182 juta orang agar mencapai target 70%.

Anggaran sementara untuk vaksinasi sebesar Rp 54,4 triliun pada 2021. Rinciannya, Rp 18 triliun berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan Rp 36,4 triliun dari anggaran kesehatan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasionasl (PEN) 2020 yang belum terealisasi.

Pemerintah pun masih berusaha menambah anggaran dari realokasi DIPA Kementerian/Lembaga agar dapat memenuhi pendanaan bagi vaksinasi 182 juta penduduk.

Terkait hal ini, 70% masyarakat percaya pemerintah mampu menyediakan vaksin Covid-19, sebagaimana hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 16-19 Desember 2020 terhadap 1.202 responden. Angka ini meningkat dari survei SMRC periode 9-12 Desember 2020 yang sebesar 67%. Artinya, masyarakat semakin yakin pada upaya pemerintah menyediakan vaksin Covid-19.   

Meski demikian, dalam survei SMRC, belum seluruh masyarakat bersedia melakukan vaksinasi ketika vaksin telah tersedia. Hanya 37% yang menyatakan bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Sementara 17% menyatakan tidak akan melakukan vaksin dan 40% masih pikir-pikir.

Halaman:

Editor: Muhammad Ahsan Ridhoi