Malaysia Tertinggal dari Indonesia Soal Campuran Sawit dalam Biodiesel

Pertemuan negara penghasil sawit ditunda untuk menunggu Malaysia menyesuaikan kebijakan biodieselnya.
Michael Reily
8 Januari 2018, 18:39
Microsite Biodiesel
Arief Kamaludin | Katadata
Biodiesel murni dan campuran solar dengan kadar 10 dan 20 persen.

Rapat tingkat menteri Persatuan Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) ditunda untuk menunggu penyetaraan standar produksi biodiesel. Indonesia telah menerbitkan kebijakan penggunaan B20, sementara Malaysia baru menjalankan penggunaan B5.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, rapat tingkat menteri CPOPC awalnya dilaksanakan pada 11-12 Januari 2018. “Kami sepakati bagaimana menyikapi Malaysia, ada beberapa catatan yang harus dibenahi karena belum siap,” kata Enggar setelah pembahasan CPOPC di Kantor Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (8/1).

Salah satu hal yang mesti dibenahi adalah produksi biodiesel yang belum dilakukan Malaysia karena campurannya ke dalam solar baru mencapai tingkat 5%. CPOPC pun dianggap menjadi jalan tengah penyetaraan standar, juga untuk sertifikat kelapa sawit berkelanjutan.

Direktur Jenderal Industri Agro Panggah Susanto mengungkapkan, CPOPC dibentuk untuk menghadapi isu kelapa sawit dari luar negara produsen. Sehingga, pemerintah mendorong mandatory B20 kepada negara anggota. “Malaysia belum, kami menunda ministerial meeting untuk meluruskan kembali,” kata Panggah.

Advertisement

Sementara, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Widjaja menjelaskan Malaysia baru sampai titik eksplorasi kebijakan B10. Padahal, peningkatan produksi B20 harus dikejar untuk menyeimbangkan permintaan konsumen.

(Baca: RNI Gandeng Pertamina Bangun Pabrik Bioethanol)

Menurut Franky, Malaysia belum mencapai teknologi pembuatan B20. “Saya rasa industri dan kesiapan otomotifnya harus disinkronisasikan, mungkin kita lebih terdepan,” ujarnya.

Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Malaysia Sustainable Palm Oil (MSPO) juga harus disinkronisasikan untuk menghindari standar ganda. Oleh karena itu, komunikasi antarnegara dalam forum CPOPC harus lebih baik supaya kebijakannya tepat guna.

Selain itu juga ada sertifikasi Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk sertifikat di luar negara CPOPC. “Indonesia dan Malaysia sudah produksi sekitar 83-85% minyak sawit dunia, sehingga keruwetan harus bisa diselesaikan,” tutur Franky.

Reporter: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait