Banyak Pabrik Tutup, Pandemi Pangkas Utilisasi Industri hingga 50%

Industri pakaian jadi dan kendaraan bermotor termasuk yang paling banyak penurunan utilitasnya.
Pingit Aria
Oleh Pingit Aria
15 Oktober 2020, 10:50
Pekerja menyelesaikan proses pembuatan batik cap di Sentra Industri Batik Banten, di Cipocok, Serang, Banten, Jumat (2/10/2020). Menurut pemilik usaha Batik Banten tersebut pihaknya kesulitan untuk mempertahankan dan mengembangkan pemasaran batik akibat t
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.
Pekerja menyelesaikan proses pembuatan batik cap di Sentra Industri Batik Banten, di Cipocok, Serang, Banten, Jumat (2/10/2020). Menurut pemilik usaha Batik Banten tersebut pihaknya kesulitan untuk mempertahankan dan mengembangkan pemasaran batik akibat terdampak pandemi COVID-19 yang membuat omzet penjualan batik terus menurun hingga kurang dari 30 persen dibanding omzet sebelum pandemi atau jauh di bawah titik impas.

Pandemi Covid-19 membuat kegiatan ekonomi melambat. Pemerintah mengidentifikasi kapasitas produksi di pabrik-pabrik merosot cukup tajam. Di beberapa sektor industri kini utilitasnya di bawah 50%.

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Atong Soekirman mengungkapkan rata-rata utilitas industri sebelum pandemi sekitar 75%-80%. "Dampak Covid-19 utilitas industri terdampak. Ada yang di bawah 50%," katanya dalam Webinar Road to Indonesia Development Forum (IDF) 2021, Rabu (14/10).

Ia menyebutkan, utilitas industri makanan turun dari 78% menjadi 50%, minuman dari 77% menjadi 45%, pengolahan tembakau turun dari 65% menjadi 50%, tekstil 72% menjadi 30%, dan industri pakaian jadi merosot dari 84% menjadi 30%.

Kemudian, utilitas di industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki turun dari 80% menjadi 40%, kayu dan barang dari kayu dari 73% menjadi 40%, kertas dan barang dari kertas turun dari 76% menjadi 50%, dan pencetakan dan reproduksi media rekaman dari 74% menjadi 40%.

Selanjutnya, utilitas di industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia dari 74% menjadi 40%, farmasi dan produk obat kimia turun dari 74% menjadi 50%, karet dan barang dari karet dari 76% menjadi 40%, dan kendaraan bermotor dari 80% menjadi 20%.

Melihat kondisi itu, salah satu strategi pemerintah adalah penguatan arus kas untuk sektor industri untuk mempercepat proses pemulihan. "Strategi dari sisi supply side, kalau kita kelompokkan ada dua yaitu penguatan arus kas sektor industri dan relaksasi regulasi," kata Atong.

Ia mengemukakan penguatan arus kas itu meliputi pemberian bantuan modal kerja untuk industri yang masih beroperasi, juga penundaan pembayaran cicilan dan bunga pinjaman. Selain itu, ada insentif biaya listrik dan penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, lanjut dia, pemberian insentif pajak melalui PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 25.

Untuk relaksasi regulasi, lanjut dia, yakni relaksasi proses peralihan izin, tidak perlu mengubah akta ke Kementerian Hukum dan HAM namun cukup melalui Badan Koordinasi Penananman Modal (BKPM).

Untuk strategi dari sisi permintaan, Atong mengatakan kebijakan yang diterapkan yakni dengan pembukaan pasar rakyat, mal, dan toko swalayan, dengan protokol kesehatan secara ketat. “Melihat PDB kita turun, tentunya kami sepakat perlu mendorong supply side dan demand side," katanya.

PSBB Masih Menahan Ekspansi

Sementara itu, mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa wilayah membuat pebisnis masih urung untuk melakukan ekspansi usaha. 

Saat PSBB masih diterapkan, menurut Chatib, kapasitas restoran hingga mal dibatasi hanya 50%. Namun, pelaku usaha tetap membayar sewa secara penuh. Hal tersebut, membuat skala ekonomi sebuah usaha tidak tercapai.

Perlambatan di sektor retail dipastikan berdampak pada industri di hulunya. "Dunia usaha kerja hanya untuk bank, hanya bayar utang. Ini membuat orang tidak berminat ekspansi usaha," kata Chatib dalam acara Bincang APBN 2021, Selasa (13/10).

Ia pun memperkirakan perekonomian belum bisa bergantung pada investor swasta pada tahun depan. Hal ini menjadi penyebab dukungan pemerintah melalui APBN masih sangat diperlukan.

 

Reporter: Antara
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait