Setelah Sinovac, Pfizer Bakal Jadi Vaksin Corona Kedua yang Tiba di RI

Jika bisa didatangkan, Vaksin Pfizer tidak memerlukan uji klinis lagi di Tanah Air.
Image title
Oleh Rizky Alika
14 Januari 2021, 11:55
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang dokter di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.
ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc.
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang dokter di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Program vaksinasi COVID-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Vaksin Covid-19 dari Sinovac Tiongkok menjadi vaksin corona pertama yang tiba di Tanah Air. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperkirakan setelah Sinovac, Pfizer akan menjadi vaksin kedua yang tersedia di Indonesia.

"Saya rasa kemungkinan besar yang kedua Pfizer karena barang sudah ada," kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

Menurutnya, Pfizer juga telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah memproses izin penggunaan darurat untuk vaksin Pfizer.

Budi memastikan, ada tiga kriteria yang menentukan urutan penggunaan vaksin di Indonesia. Pertama, ketersediaan pasokan vaksin. 

Selanjutnya, vaksin yang akan digunakan terlebih dahulu ialah vaksin yang telah mendapatkan izin penggunaan darurat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kemudian, vaksin harus mendapatkan persetujuan dari BPOM.

Ia mengatakan, tiga kriteria itu akan diupayakan secepat mungkin. "Siapa yang ada duluan, kami masukkan (ke Indonesia) karena ini membutuhkan kecepatan," ujar dia.

Budi pun mengatakan, saat ini pemerintah masih bernegosiasi dengan pihak Pfizer. Pemerintah menginginkan, proses pengadaan Pfizer dilakukan melalui perusahaan pelat merah, yaitu PT Bio Farma (Persero). Namun, Pfizer menginginkan kerja sama dilakukan langsung dengan negara.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengakui Pfizer menginginkan kerja sama dengan pihak pemerintah. Sebab, Pfizer meminta adanya klausul bebas tuntutan hukum bila ada masalah saat vaksinasi dilakukan.

"Ini masih kami diskusikan karena kami tidak mau mendapatkan cek kosong saja. Gimana klausal ini bisa kami diskusikan dengan Pfizer-BioNTech," katanya.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan, vaksin corona selain Sinovac tidak memerlukan uji klinis lagi di Tanah Air. Ini lantaran BPOM akan menggunakan skema reliance dengan otoritas di negara lain yang telah memberikan EUA. Artinya, pemerintah akan mempercayai proses pemberian lampu hijau di negara lain sehingga RI akan merujuk negara tersebut.

Reporter: Rizky Alika
Editor: Pingit Aria
Video Pilihan

Artikel Terkait