Bulog dan BPS Mengaku Tak Dilibatkan dalam Keputusan Impor Beras
Pemerintah telah memutuskan impor beras sebanyak 1 juta ton. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengaku tidak mengetahui keputusan itu lantaran tidak dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas).
Sebagai informasi, kebijakan impor produk pangan seharusnya diputuskan dalam rakortas yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rakortas tersebut turut mengundang kementerian dan lembaga terkait perdagangan dan pangan.
Sementara, rakortas terakhir yang digelar antar kementerian lembaga hanya membahas prediksi cuaca dan kemungkinan kelangkaan pasokan pangan. Tidak ada keputusan impor beras.
"Hanya kebijakan dari Pak Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan. Pada akhirnya, kami diberi penugasan tiba-tiba untuk laksanakan impor," kata pria yang biasa disapa Buwas itu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Legislasi DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3).
Menurutnya, pemerintah telah memberikan penugasan impor sebanyak 1 juta ton pada Bulog. Rinciannya, 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500 ribu ton untuk beras komersial Bulog yang bisa diperdagangkan secara bebas.
Rencana impor beras menjelang panen raya seharusnya dihindari. "Ini baru diumumkan (impor) saja, sekarang dampaknya harga di petani drop," katanya.
Apalagi, Bulog masih memiliki beras sisa impor 2018 yang telah mengalami turun mutu akibat disimpan terlalu lama. Untuk itu, Bulog telah meminta bantuan kepada Kementerian Perindustrian untuk menyerap beras sisa impor tersebut.
Adapun, data BPS memproyeksikan adanya surplus beras untuk periode Januari-April 2021. Bulog pun akan memprioritaskan penyerapan produksi dalam negeri serta tidak akan mengimpor beras.
Perkiraan Buwas, Bulog akan menyerap minimal sebanyak 500 ribu ton hingga Mei mendatang. Adapun, saat ini cadangan beras pemerintah mencapai 885 ribu ton dari idealnya 1 juta ton.
Ia mengatakan, penugasan kepada Bulog harus dilakukan secara adil. Sebab, Bulog tidak bisa menyalurkan beras di gudang tanpa penugasan dari pemerintah.
Saat ini penyaluran beras Bulog berkurang karena pemerintah telah menggantikan program Beras Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). "Bulog kehilangan pasarnya satu tahun mencapai 2,6 juta ton. Ini terhenti sehingga bermasalah sampai sekarang sehingga beras eks impor itu tersisa," kata Buwas.
