Kritik Jabatan dan Kebijakan Presiden Tak Masuk Pasal Penghinaan

"Tinggal dilihat, kalau aspeknya yang diserang personal Presiden, maka itu penghinaan," kata Enny
Ameidyo Daud Nasution
15 Februari 2018, 21:17
Istana
Arief Kamaludin | Katadata

Pemerintah beranggapan pasal penghinaan Presiden yang masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mengganggu kebebasan berekspresi. Ini lantaran penghinaan yang dimaksud adalah ujaran kebencian atau penistaan yang dilontarkan kepada urusan pribadi atau persona Presiden.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih mengatakan protes yang dilancarkan terkait dengan jabatan atau kebijakan sang Presiden, dapat dimasukkan sebagai kritik dan tidak sama dengan penistaan secara personal. "Tinggal dilihat, kalau aspeknya yang diserang personal Presiden, maka itu penghinaan," kata Enny dalam acara diskusi di Bima Graha, Jakarta, Kamis (15/2).

Enmy juga membantah adanya aturan ini akan digunakan sebagai pasal karet. Dia mencontohkan kasus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah dikritik dengan direpresentasikan sebagai kerbau oleh demonstran kala itu. (Baca: MK Sebut Pasal Penghinaan Presiden Seharusnya Tak Diatur di RUU KUHP)

Soal perzinahan yang diatur dalam KUHP tersebut, Enny juga menambahkan apabila RUU KUHP ini disahkan, perlu transisi paling tidak tiga tahun bagi penegak hukum dalam mengaplikasikannya. Alasannya, perlu ada perubahan pola pikir, sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia dalam merespons aturan baru tersebut.

Advertisement

"Kami sebenarnya menawarkan (masa transisi) 3 tahun, tapi Dewan Perwakilan Rakyat masih keberatan," kata dia.

Enny juga memastikan soal penghinaan presiden, perzinahan, LGBT, hingga pasal sensitif lainnya ditunda pembahasannya. Perlu meminta masukan dari berbagai pihak, sebelum dibahas. Apalagi ada beberapa hal yang sebenarnya praktik bersifat ada dan lumrah di Indonesia.

(Baca: Rentan Jadi Alat Kriminalisasi, RUU KUHP Disebut Libatkan Masyarakat)

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai DPR dan pemerintah tidak seharusnya memasukkan kembali pasal-pasal yang sudah dibatalkan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab, aturan mengenai soal penghinaan presiden pernah dibatalkan oleh MK.

Dalam pembahasan RUU KUHP, pemerintah dan DPR kembali memasukannya dalam Pasal 238 RUU KUHP tentang penghinaan presiden. Pasal tersebut sebenarnya sudah pernah dibatalkan MK melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

"Dalam melakukan pembaruan KUHP, pembentuk UU tidak boleh lagi memasukkan rumusan norma seperti yang dibatalkan oleh MK," kata juru bicara MK Fajar Laksono. (Baca: RUU KUHP Ancam Kriminalisasi Kritikan Masyarakat)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait