Meski Menteri BUMN Keberatan, KAI Dipastikan Tetap Jadi Investor LRT
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno sempat mengungkapkan keberatan jika PT Kereta Api (Persero) dijadikan investor proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Namun, pemerintah akan tetap memutuskan Kereta Api Indonesia (KAI) ikut mendanai proyek tersebut.
Keberatan Rini terungkap melalui surat Menteri BUMN bernomor S-665/MBU/11/2017 yang disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam surat tersebut Rini meminta agar KAI tidak menjadi penyelenggara pendanaan atau investor proyek LRT Jabodebek.
Seiring dengan kenaikan nilai investasi proyek LRT hingga hampir Rp 5 triliun, Rini ingin KAI hanya berperan sebagai penyelenggara atau operator LRT ketika beroperasi. Alasannya KAI harus berperan aktif dalam program aktivasi rel kereta di seluruh Indonesia. "Di mana aktivitas tersebut harus dilakukan KAI sendiri," ujarnya dalam surat tertanggal 20 November 2017 tersebut.
(Baca: BUMN Harus Mengerjakan Proyek yang Tak Diminati Swasta)
Informasi yang didapat Katadata, usulan Rini tersebut sempat dibahas dalam rapat koordinasi terkait proyek LRT di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Selasa lalu (21/11). Namun, hingga kini pemerintah tetap memutuskan KAI menjadi investor proyek LRT.
Kepastian KAI sebagai investor juga disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi Kementerian Perhubungan. Budi mengatakan nantinya KAI dapat bekerjasama dengan Adhi untuk membuat perusahaan patungan. Hal itu untuk meringankan beban keuangan operator kereta tersebut dalam membangun LRT.
"Sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017, KAI tetap menjadi investor maupun penyelenggara pengoperasian, perawatan, pengusahaan prasarana, dan pendanaan pembangunan LRT," kata Budi dalam keterangan resminya, saat mengunjungi Bandara Silangit, Sumatera Utara, Jumat (24/11).
