Berita himbara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Purbaya memastikan akan membayar utang Agrinas terkait Kopdes Merah Putih sebesar Rp 37,7 triliun ke bank-bank Himbara sebelum jatuh tempo.

Purbaya memastikan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk membayarkan utang Agrinas kepada bank-bank Himbara tepat waktu.

Kredit Himbara Rp 240 triliun ke Agrinas untuk pembangunan Kopdes akan dibayar melalui mekanisme APBN. Pemerintah menjamin kelancaran pembayaran, tetapi risiko kredit dan fiskal tetap membayangi.

Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara terus terlibat dalam berbagai proyek pemerintah. Keterlibatan mereka pun dipastikan bakal menyedot dana jumbo dari lembaga keuangan pelat merah tersebut.

Keakuratan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi krusial karena menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan sosial negara, memicu perdebatan publik.

Empat bank milik negara yang tergabung di Himbara membukukan laba senilai Rp 74,4 triliun pada semester I 2026. Apa saja penopangnya?

Di dawah naungan Danantara, BNI mencatat pertumbuhan yang kuat di berbagai indikator keuangan sepanjang paruh pertama 2026.

Purbaya mengatakan keputusan itu diambil setelah bertemu jajaran direksi bank-bank BUMN.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) atau BNI mencatat pertumbuhan kredit 24,4% secara tahunan menjadi Rp 968,5 triliun pada semester I 2026.

Perum Bulog mendapatkan komitmen penurunan bunga kredit dari Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) menjadi hanya 3%, dari semula 7%.

BNI memperkuat tata kelola bisnis sebagai BUMN dari sisi permodalan, penyempurnaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan diambilalihnya kepemilikan saham BRI MI oleh DAM, konsolidasi manajemen aset pelat merah di bawah payung Danareksa kini semakin mendekati proses akhir.

Emiten perbankan pelat merah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 2,4 triliun pada paruh pertama 2026.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan ketentuan dalam UU APBN 2026 mengatur penempatan SAL harus mendapat persetujuan DPR.

Himbara menilai, Indonesia harus membangun ekosistem yang memenuhi standar internasional agar mampu bersaing dengan pusat keuangan global lainnya.