Berita KPPU Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mantan Menteri ESDM Arifin Tasrif dipanggil KPPU sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan persekongkolan tender senilai Rp 3 triliun pada proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap II.

KPPU menduga ada persekongkolan dalam pengadaan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh, melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo

KPPU mendeteksi dugaan persekongkolan dalam tender projek kereta cepat Whoosh yang melibatkan PT CRRC Sifang Indonesia dan PT Anugerah Logistik Prestasindo, sehingga menghambat persaingan yang sehat.

Pertamina Patra Niaga mengklarifikasi apa yang disampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soal praktik monopoli penyediaan avtur di Indonesia.

Presiden Joko Widodo menetapkan status pegawai KPPU sebagai ASN setelah puluhan tahun berstatus honorer.

KPPU memanggil MIND ID dan sub-holding sektor pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Kantor Pusat KPPU pada Rabu (21/8).

KPPU menyatakan perlu kajian mendalam untuk menerapkan tarif impor tinggi pada barang dari Cina karena sebagiannya merupakan bahan baku.

KPPU telah mengajukan revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelompok peretas Brain Cipher Ransomware berjanji akan memberikan kunci dekripsi gratis kepada Pemerintah Indonesia, untuk mengatasi peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 Surabaya.

Shopee dan Shopee Express menggelar sidang dengan agenda penandatanganan pakta integritas di KPPU hari ini (2/7). Keduanya berjanji tidak akan melakukan monopoli terkait layanan kurir.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran monopoli atau antidiskriminasi terkait penerapan Google Play Billing System.

Sidang perdana atas dugaan monopoli Google soal sistem Google Play Billing di KPPU digelar besok (28/6).

KPPU menyampaikan bahwa Shopee mengakui perusahaan melanggar aturan terkait monopoli. Persidangan berikutnya digelar pada 2 Juli.

Shopee mengakui telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, khususnya Pasal Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a terkait layanan jasa pengiriman (kurir) di platform Shopee.

KPPU menyelidiki Shopee dan Lazada terkait dugaan monopoli jasa pengiriman barang. Pengamat menilai praktik ini sah dilakukan sebagai integrasi vertikal perusahaan.