Berita Terkini Anggaran Terbaru Hari ini

Kemenkeu telah menyalurkan anggaran penanganan bencana ke Aceh, Sumatra Utara, dan Barat untuk mendukung rekonstruksi.

Aceh membutuhkan anggaran paling besar untuk pemulihan di antara tiga provinsi Sumatra yang terkena banjir dan longsor mencapai Rp 25,4 triliun karena mengalami kerusakan paling parah.

Timbulan sampah di Indonesia diproyeksikan mencapai 146 ribu ton per hari hingga 2029, sehingga diperlukan langkah konkret untuk memastikan persoalan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Banjir dan longsor melanda Sumatera, ratusan tewas. Di tengah krisis, anggaran BNPB justru turun tajam.

Pemerintah mengalokasikan Rp 2,567,9 triliun dari APBN 2026 untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, guna mengoptimalkan dampak terhadap ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menambah anggaran penanganan bencana, menunggu pengajuan resmi dari BNPB setelah serangkaian bencana di Sumatra.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan realisasi penyerapan anggaran program makan bergizi gratis alias MBG per 18 November 2025 mencapai Rp 41,3 triliun.

Menkeu Purbaya mengumumkan pengembalian anggaran tidak terserap sejumlah Rp3,5 triliun oleh berbagai kementerian/lembaga, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan dalam pengelolaan dana tersebut.

Menkeu Purbaya intensif mendorong pemda mempercepat belanja APBD 2025 untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengelola dana milik pemerintah yang mengendap Rp14,6 triliun untuk mendukung pembayaran proyek sepanjang tahun ini dan mengantisipasi serapan anggaran.

Menkeu Purbaya menyatakan kesiapannya untuk menambahkan dana abadi LPDP sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo, tetapi implementasinya diharapkan tahun depan.

Ganjar Pranowo memberi catatan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang genap satu tahun pada 20 Oktober 2025.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda mengajak kerjasama para kepala daerah menghadapi pengurangan TKD dengan kolaborasi meningkatkan PAD bersama BPK.

Menkeu Purbaya belum menerima proposal dari Luhut Binsar Pandjaitan tentang penggunaan dana nganggur negara untuk memperkuat INA, meskipun mengakui potensial tapi menunggu evaluasi INA lebih lanjut.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa dia tidak pernah mengkritik kementerian lain, hanya fokus untuk memastikan efisiensi anggaran.