Berita DJP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

KPK masih mendalami detail kasus dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap petugas pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Berikut ini informasi mengenai cara lapor SPT Tahunan 2025 lewat Coretax DJP Pajak yang penting diketahui oleh wajib pajak.

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat menjelaskan kebijakan baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memungkinkan penyitaan saham penunggak pajak akan berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi wajib pajak lainnya di masa mendatang.

DJP menimbang aturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseragaman dalam pelaksanaan penagihan pajak.

KPK menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk tiga pejabat KPP Madya Jakarta Utara dan dua pihak swasta.

DJP mencatat, masih terdapat lebih dari 3 juta wajib pajak yang hingga kini belum mengaktivasi sistem Coretax yang digunakan untuk melaporkan SPT 2025.

DJP Kemenkeu mencabut status Amazon Services Europe S.a.r.l sebagai perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE) per November 2025.

DJP Kemenkeu klarifikasi praktik ijon pajak sebagai bagian dari dinamisasi Pajak Penghasilan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melarang karyawan cuti akhir tahun, apa alasannya?

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melarang pegawainya cuti akhir tahun dmei kejar penerimaan.

Coretax, platform tunggal pelaporan SPT, dihadapkan pada tantangan signifikan termasuk kendala teknis dan koordinasi lembaga, membuat masa transisi pajakan menjadi kompleks dan dipertanyakan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia menggarisbawahi pentingnya aktivasi akun Coretax bagi wajib pajak untuk kelancaran pelaporan SPT pada 2026.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyoroti penyalahgunaan fasilitas restitusi pajak yang berpotensi merugikan negara, termasuk modus tindak fiktif yang mendominasi pengajuan restitusi.

Kejagung mencekal lima orang, termasuk eks pejabat pajak dan petinggi PT Djarum, terkait dugaan korupsi pengurangan kewajiban 2016–2020. Menkeu Purbaya menyerahkan sepenuhnya proses hukum ke Kejagung.