Berita DJP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan regulasi yang menetapkan marketplace seperti Shopee sebagai pemungut Pajak Penghasilan, mempengaruhi pedagang dengan omzet di atas Rp 500 juta per tahun.

Direktorat Jenderal Pajak menyebut, pegawai pajak yang meninggal dunia diduga kelelahan karena Coretax bermasalah sudah memiliki penyakit yang berada dalam penanganan medis secara rutin.

Direktorat Jenderal Pajak memperbarui sistem Coretax untuk meningkatkan kapasitas unggah dan memproses faktur pajak lebih cepat, tercatat perbaikan signifikan hingga Januari 2025.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan bahwa sistem Coretax dapat meningkatkan penerimaan negara dengan potensi penambahan pendapatan hingga Rp 1.500 triliun dalam lima tahun.

Kementerian Keuangan mengakui adanya kendala dalam sistem Coretax yang telah diluncurkan sejak 1 Januari 2025, berakibat pada ketidaknyamanan para wajib pajak dalam menangani faktur pajak.

Indonesia menghadapi stagnasi ekonomi pada 2025 dengan penurunan penerimaan pajak dan berbagai kebijakan fiskal di tengah perlambatan global dan domestik selama kepemimpinan Prabowo Subianto.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mendukung penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak walaupun ada keluhan dari masyarakat tentang gangguan teknis dan kesulitan akses sistem.

Sejak diterapkannya sistem pajak Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak menghadapi berbagai kendala teknis seperti sulitnya mengakses dan membuat faktur, yang saat ini sedang diatasi DJP.

DJP Kemenkeu akan mengembalikan kelebihan PPN 12% yang dipungut secara keliru setelah kebijakan pajak yang baru diterapkan terburu-buru pada akhir 2024.

Apa itu coretax DJP? Coretax DJP memungkinkan wajib pajak untuk mengakses berbagai layanan perpajakan. Berikut cara mengakses coretax DJP.

Pada 2025, PPN untuk layanan streaming termasuk Netflix akan meningkat dari 11% menjadi 12%, menurut DJP Kemenkeu, namun kenaikannya hanya 1% dan sudah termasuk dalam tarif yang berlaku saat ini.

Pada 2025, tarif PPN untuk transaksi uang elektronik akan meningkat menjadi 12%, sesuai pengumuman Direktorat Jenderal Pajak.

DJP Kemenkeu telah menunjuk Amazon dan 6 perusahaan lain sebagai pemungut PPN untuk transaksi digital di Indonesia, sebuah langkah meningkatkan keadilan dalam bisnis digital dan konvensional.

Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan tren positif penerimaan PPh pada 2025, sejalan dengan kebijakan baru yang diterbitkan dalam Perpres 201 Tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres 201 Tahun 2024 yang memuat regulasi detail APBN 2025, termasuk penurunan target PPh badan dan kenaikan signifikan pada PPh Pasal 21.