Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan integrasi atau pemadanan NIK dengan NPWP terus meningkat dan telah mencapai 84,02% pada Februari 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani meraup pajak digital sebesar Rp 17,4 triliun hingga Januari 2024. Pajak tersebut dihimpun dari ratusan perusahaan teknologi yang menjalankan bisnisnya di Indonesia.
Ditjen Pajak meminta penduduk Indonesia segera melaporkan SPT tahunan karena batas waktunya makin mepet yaitu pada 31 Maret 2024 untuk wajib pajak pribadi dan 30 April 2024 untuk wajib pajak badan.
Prabowo - Gibran berencana untuk memisahkan Ditjen Pajak dengan Kemenkeu selepas mereka memenangi Pilpres 2024. Namun rencana ini dinilai tidak efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak nasional.
Pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah salah satu proses dalam pemeriksaan pajak, yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengakui adanya kesalahan dalam pengisian surat pemberitahuan.
DJP mengatakan core tax system akan memudahkan wajib pajak untuk mengakses berbagai layanan administratif perpajakan. Layanan administrasi mayoritas diproses secara online.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan langkah- langkah penguatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di antaranya penguatan dalam tiga sistem line of defense atau lini pertahanan Kemenkeu.
Kenaikan pajak hiburan sebesar 40%-7% menuai protes dari para pelaku usahan karena dinilai membebankan usaha mereka. Namun muncul pertanyaan siapa yang mengusulkan kebijakan ini dan apa tujuannya.
Untuk mendapatkan percepatan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tengah mengkaji kenaikan pajak motor bensin. Kajiannya masih dilakukan lebih dalam, sehingga pemerintah belum berencana menerapkan dalam waktu dekat.
SP2DK adalah singkatan dari surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Ini merupakan surat yang diterbitkan otoritas pajak untuk meminta keterangan dari wajib pajak.
Kunjung Pajak merupakan layanan online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mempermudah wajib pajak mendapatkan nomor antrean sebelum menuju ke KPP.
Pemerintah melalui Kemenkeu mengeluarkan aturan baru bahwa impor alutsista terbebas pajak PPN. Pemberian keringanan tersebut untuk keperluan pertahanan dan keamanan nasional.