Berita DMO minyak goreng Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT minyak goreng dinilai lebih baik dibandingkan program Minyakita.

Pemerintah akan menaikkan produksi Minyakita dari 300.000 per bulan menjadi 450.000 per bulan pada Februari-April 2023.

Suplai Minyakita akan ditingkatkan menjadi 450 ribu ton per bulan atau 150% dari alokasi DMO bulanan sebesar 300 ribu ton. Penambahan suplai berlangsung selama tiga bulan.

Pengacara Grup Wilmar Indonesia menyebut tidak ada fakta dan bukti yang dapat menunjukkan perusahaan terlibat kartel minyak goreng.

Serapan minyak kelapa sawit mentah untuk minyak goreng lebih rendah dari Bioedisel. Pasalnya, pemerintah mengatur harga Biodiesel yang pada akhirnya lebih tinggi dari industri pangan.

Daripada mencabut aturan DMO, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memilih untuk terlebih dahulu meningkatkan koefisien saldo persetujuan ekspor CPO bersama Badan Pengawas Keuangan dan Keuangan.

Pemerintah membebaskan pungutan ekspor produk sawit demi mendongkrak harga di tingkat petani. Namun, kelebihan stok berpotensi mengadang target tersebut.

Sebanyak 5.000 liter minyak goreng bermerek MinyaKita dijual secara perdana di kompleks kantor Kementerian Perdagangan dengan harga Rp 12.600 per liter atau di bawah HET Rp 14.000 per liter.

Saat ini baru ada dua pabrik yang memproduksi MinyaKita. Sebanyak 28 pabrik telah mengajukan untuk memproduksi minyak goreng kemasan rakyat ini.

Pengurangan pajak ekspor CPO sebesar 25% dapat mendongkrak harga TBS sawit hingga Rp 2.400 per kg.

Minyak goreng tersebut akan didistribusikan melalui pengecer yang jumlahnya ditargetkan mencapai 5.000 unit.

Produsen akan mendapatkan insentif jika mengemas minyak goreng curah dengan kemasan sederhana.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bakal menindak tegas para pengusaha minyak goreng dan minyak sawit mentah (CPO) yang melanggar aturan demi mengambil keuntu

Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng curah di dalam negeri, pemerintah akan kembali memberlakukan aturan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO) pada Juni 2022.

Sebagian pelaku industri minyak goreng memiliki spesialisasi pasar internasional, sehingga kesulitan memenuhi ketentuan DMO dan DPO.