Berita Greenpeace Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menurut Greenpeace, ekspansi biofuel terbukti mengancam hutan, pangan, masyarakat adat dan komunitas lokal serta target-target iklim. Biofuel merupakan solusi palsu untuk mengatasi krisis energi.

Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan banjir yang terus melanda berbagai wilayah Indonesia, Greenpeace menilai komitmen iklim pemerintah masih lemah dan sarat solusi palsu.

Survei terbaru Greenpeace International menunjukkan sembilan dari sepuluh orang yang disurvei menginginkan hutan dilindungi untuk melawan perubahan iklim.

Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Di sisi lain, Indonesia juga penghasil emisi karbon yang besar.

Selain mahal, Greenpeace menilai ketersediaan gas juga tidak stabil sehingga energi fosil ini tidak tepat jika dijadikan tumpuan untuk transisi menuju energi bersih.

Greenpeace menilai target Presiden Prabowo Subianto agar 100% pembangkit listrik di Indonesia dari energi baru dan terbarukan masih kontradiktif dengan apa yang dikerjakan pemerintah saat ini.

Perayaan pernikahan Jeff Bezos di Venesia dinilai sebagai komodifikasi yang keterlaluan terhadap kota yang indah namun rapuh. Venesia sejak lama menghadapi overtourism dan terus berkurang penduduknya

Greenpeace menemukan ada 16 izin pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Greenpeace menuntut perlindungan total ekosistem Raja Ampat setelah pemerintah Indonesia mencabut IUP dari empat perusahaan tambang nikel, sebagai langkah penting untuk menjaga kawasan tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan kunjungannya hanya ke wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nikel milik PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Greenpeace mengungkap kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Raja Ampat, yang merusak hutan, terumbu karang, dan potensi pariwisata di kawasan tersebut.

Greenpeace membantah melakukan kesalahan dan menyebut kasus ini sebagai serangan terhadap hak-hak kebebasan berpendapat.

Pernyataan Menteri ESDM yang tidak akan memaksakan pensiun dini PLTU batu bara karena keterbatasan anggaran mendapatkan kritik dari aktivis lingkungan.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 5 tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan dinilai bermasalah karena kental dengan pendekatan militerisme.

Greenpeace menyebut proyek strategis nasional lumbung pangan Merauke akan membabat 3 juta hektare hutan di wilayah tersebut.