KETIMPANGAN: Isu Ketimpangan Sosial dan Ekonomi Hari Ini

Ekonom menilai akselerasi digital yang terjadi di Indonesia selama pandemi belum berhasil meningkatkan pendapatan per kapita.

Sosiolog menilai revolusi industri 4.0 mendatangkan ancaman melebarnya kesenjangan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, ada beberapa daerah yang 100% penduduknya mendapat akses air minum layak. Namun, masih ada daerah yang hanya 1% penduduknya mendapat akses air minum layak.

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, pemerintah harus membangun sistem redistribusi kekayaan demi kepentingan keadilan sosial dan kemakmuran bersama.

Penghasilan orang kaya tidak terpengaruh signifikan selama pandemi Covid-19, justru bertambah. Sedangkan kemampuan orang miskin untuk bertahan hidup sangat sulit.

BPS mencatat, tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio gini secara nasional menurun pada Maret 2021 dibandingkan September 2020. Namun, ketimpangan di perkotaan masih menunjukkan tren kenaikan.

Pemerintah akan mengarahkan kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2022 untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa.

Rasio ketimpangan menunjukkan peningkatan dibandingkan pada masa awal pandemi atau Maret 2020 sebesar 0,381, dari sebelumnya pada September 2019 mencapai 0,380.

Pemerintah telah menerjunkan pasukan TNI-Polri untuk menjaga keamanan di Papua.

Daya beli masyarakat menengah bawah yang merosot lebih dalam dibandingkan kelompok menengah atas berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendapatan.

IMF memperingatkan pandemi Covid-19 akan memperlebar jurang ketimpangan pendapatan yang dapat memicu ketegangan sosial di negara-negara kawasan Asia Pasifik.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio naik dari September 2019 sebesar 0,380 menjadi 0,381.

Harga ketiga komoditas pangan itu tengah meningkat meski produksi terus berjalan.

Dengan adanya pemangkasan ini, Kementan berpotensi menanggung beban berat dalam menangani ketersediaan pangan saat pandemi corona.

Tanpa bantuan dari pemerintah daerah, bantuan sembako dari pemerintah pusat hanya mencukupi 15,94% dari pengeluaran makanan kelompok miskin.