Berita KUHAP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mabes Polri dan Kejaksaan mulai menerapkan pedoman baru terkait dengan pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan menyambut dengan haru dan sukacita atas berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru mulai berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026.

Fenomena self-exemption bias menunjukkan bahwa membangun budaya hukum di Indonesia tidak cukup hanya dengan memperkuat aturan, melainkan kepercayaan.

Prabowo Subianto telah menandatangani KUHAP untuk berlaku mulai awal tahun depan

KUHAP yang baru disahkan dinilai menambah kewenangan penyidik Polri. Hal ini dinilai bisa memicu kesemrawutan sistem peradilan.

Pengesahan RKUHAP menjadi UU menandai babak baru dalam reformasi hukum acara pidana Indonesia. Simak kata pengamat.

DPR mengesahkan perubahan UU KUHAP yang menetapkan ketentuan baru mengenai penyadapan, penangkapan, dan mekanisme kontrol hak tersangka.

DPR mengesahkan RUU KUHAP yang mengatur prosedur penyitaan lebih ketat, membutuhkan izin ketua pengadilan dan pengembalian barang sitaan dalam waktu maksimum 7 hari.

DPR resmi mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang, dengan sorotan pada pasal-pasal penggeledahan dan penyadapan, yang nantinya akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

DPR mengesahkan RUU KUHAP yang mendapat sorotan karena pasal yang memungkinkan penangkapan di tahap penyelidikan tanpa konfirmasi adanya tindak pidana.