Secara teori, demokrasi langsung seperti model Pilkada kurang cocok bagi masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan literasi rendah seperti indonesia.
Pilkada kita memang mahal. Namun, mengembalikan kedaulatan rakyat kepada kartel partai di DPRD—yang rekam jejak korupsinya tak kalah kelam—harganya jauh lebih mahal.
Kualitas demokrasi lokal tidak ditentukan semata oleh mekanisme pemilihan, melainkan oleh mutu komunikasi politik yang menyertainya. Baik melalui pilkada langsung maupun lewat DPRD.
Di Indonesia, ekosistem politik seakan alergi terhadap creative destruction. Hal ini dibuktikan melalui beberapa kebijakan yang terkesan membatasi persaingan.
Pilkada tidak langsung tidak serta merta akan menghapuskan budaya politik uang. Politik uang akan tetap beroperasi, meski segmen perputarannya terjadi dalam skala yang lebih kecil.
Wacana pilkada oleh DPRD berisiko memperkuat konsentrasi kekuasaan di tangan elite politik lokal. Proses politik menjadi semakin tertutup dan sulit diawasi publik.
Dengan memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, Prabowo bukan hanya membuat keputusan administratif, tetapi menciptakan peristiwa komunikasi yang mengguncang memori publik.
Ringgit Malaysia mengalami penguatan signifikan, mencapai level terkuat dalam 13 bulan terakhir di RM 4,1720 per dolar AS, didorong oleh optimisme ekonomi dan stabilitas politik.
Berikut profil Zohran Mamdani, wali kota muda progresif kelahiran Uganda yang inspiratif dalam memperjuangkan keadilan sosial, hak pekerja, dan suara minoritas.
Menkeu Purbaya menegaskan tidak ada minat untuk bergabung dalam dunia politik meskipun memiliki elektabilitas tinggi, milih fokus pada pekerjaannya di sektor keuangan.
Gita Wirjawan soroti rendahnya kualitas politikus Indonesia karena tingkat pendidikan masyarakat, dengan hanya 88% kepala rumah tangga tanpa gelar sarjana.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tertutup saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 di Bandung pada hari ini, Kamis (7/8).