Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD optimistis Indonesia menjadi anggota Organisasi Anti Pencucian Uang Global atau Financial Action Task Force (FTAF) pada Juni 2023.
Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memastikan akan kembali memeriksa dugaan pelanggaran terkait temuan transaksi mencurigakan Rp 189 triliun soal ekspor impor emas. Temuan itu merupakan
DPR akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Menkopolhukam Mahfud mengklarifikasi dugaan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan pada Rabu (29/3). Bagaimana reaksi Mahfud?
Komisi Hukum DPR mengusulkan pembentukan pansus mengusut adanya transaksi mencurigakan lebih dari Rp 300 triliun terkait Kementerian Keuangan. Apa yang diharapkan dengan pembentukan Pansus?
KPK menetapkan kembali Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh sebagai tersangka.dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Di sisi lain DPR meminta Jokowi memecat Gazalba.
Rapat dengar pendapat Komisi Hukum DPR dengan Menkopolhukam Mahfud MD ditunda. Padahal Mahfud menyatakan siapvmembeberkan seluruh data transaksi mencurigakan Rp 300 T di Kemenkeu. Kenapa RDP Ditunda?
PPATK mengklarifikasi transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan bukan merupakan indikasi dugaan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pegawai Kemenkeu.
PPATK menyerahkan rekapitulasi data terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2009-2023 kepada Kementerian Keuangan, pada Senin (13/2/2023).
Bawaslu minta PPATK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau aliran dana ilegal terkait penyelenggaraan pemilu.