Berita UMP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Apindo mengingatkan pemangku kepentingan berhati-hati dalam penetapan rumus penentuan Upah Minimum 2026.

Upah minimum 2026 mencerminkan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha di tengah dinamika ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, mengatakan kondisi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT membaik seiring dengan hadirnya investasi baru, termasuk relokasi ke dalam negeri.

PHRI memprediksi penyesuaian upah minimum akan sulit diimplementasikan di sektor akomodasi yang masih tertekan, dengan penurunan permintaan akibat efisiensi perjalanan dinas pemerintah.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengusulkan penyesuaian upah minimum tahun depan antara 8,5% sampai 10,5%.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 masih dalam proses perumusan.

Jalan ke depan bagi Yogyakarta di usianya yang ke-269 adalah dengan secara sadar dan terencana merengkuh identitas sebagai Kota Pembelajar.

Apindo mengusulkan agar upah 2026 dihitung berdasarkan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022, yang mempertimbangkan alfa dan pertumbuhan ekonomi, serta inflasi.

Perdebatan soal upah minimum 2026 di Depenas fokus pada penentuan payung hukum, tanpa mengikuti UU Ketenagakerjaan atau Cipta Kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengumumkan alokasi anggaran Rp 400 miliar untuk magang 20.000 fresh graduate dengan gaji berpatokan pada UMP selama 6 bulan.

Cari tahu syarat dan ketentuan magang gaji UMP bagi fresh graduate. Program ini untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja muda sesuai kebutuhan industri.

Berikut ini informasi mengenai gaji ump daerah Jakarta dan perbandingan dengan daerah lain yang penting diketahui.

PPN di Indonesia pada 2025 merupakan yang tertinggi di ASEAN atau sama dengan Filipina. Namun persentase kenaikan gajinya 6,5% atau di bawah Malaysia 13,3%.

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar minimal 6,5%. Kebijakan ini dilaksanakan melalui keputusan UMP masing-masing provinsi oleh Dewan Pengupahan.

Upah minimum sektoral Papua Barat Daya lebih tinggi Rp 1,71 juta atau 47% dibandingkan UMP provinsi tersebut dan berlaku pada sektor pertambangan.