Menakar Rapor Kinerja Empat Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Penulis: Ameidyo Daud

Editor: Safrezi Fitra

Jum'at 26/10/2018, 10.49 WIB

Kalangan ekonom dan pengusaha memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun Jokowi-JK, meski masih ada beberapa target Nawa Cita yang belum tercapai.

Telaah - Rapor Pemerintah
Robert Mizerek/123rf

Catatatan positif dan negatif menyertai perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada tahun keempat pemerintahannya. Nilai merah dan biru pun disematkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK terhadap realisasi sasaran program Nawa Cita, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan evaluasi yang dilakukan pada sasaran RPJMN masih banyak yang meleset. Hal ini merupakan buah dari ditopangnya ekonomi oleh komoditas yang fluktuatif. "Hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali," kata Bhima kepada katadata.co.id, Kamis (25/10) 

Jokowi sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup ambisius yakni 7% pada 2019. Bahkan dalam  target RPJMN tersebut pertumbuhan ekonomi 2019 dinaikkan lagi menjadi 8%. Namun, realisasinya masih rendah. Sejak pertama dilantik memimpin Republik Indonesia, hingga kini pertumbuhan ekonomi tidak pernah menyentuh 6%. Tahun lalu baru mencapai 5,07%, bahkan pertumbuhan sempat menyentuh 4,79% pada 2015. Bhima memprediksi tahun ini hanya di kisaran 5%.

Bhima menjelaskan adanya stagnansi pertumbuhan lantaran porsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun. Penurunannya sempat di bawah 20% pada kuartal II tahun ini. Dia menyoroti terlalu cepatnya Jokowi melompat ke sektor jasa, padahal pengembangan industri manufaktur semakin turun. 

"Ini mengkhawatirkan karena industri manufaktur menyerap tenaga kerja dan efek berantai ke sektor lainnya besar," kata dia. Menurutnya, angka pengangguran yang sekarang berada di 5,13% masih bisa ditekan menjadi 5%, asalkan pemerintah konsisten mendorong industri, pertanian, dan ekonomi digital.

(Baca: Malaysia Diramal Jadi Negara Maju 2024, Bagaimana Peluang Indonesia)

Angka penurunan sasaran kemiskinan juga meleset dari target RPJMN yaitu 7,5-8,5%, meski telah direvisi menjadi 8,5-9,5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret lalu kemiskinan hanya ditekan hingga ke 9,8%. Perlu diakui tingkat kemiskinan yang berada di level satu digit (di bawah 10%) merupakan yang pertama dalam sejarah.

 

Capaian Ekonomi 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Capaian Ekonomi 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK (Kemenko Perekonomian)

 

Beberapa sasaran jangka menengah lain yang meleset adalah nilai tukar rupiah yang tahun ini ditargetkan Rp 12.050 per dolar Amerika Serikat (AS). Kenyataannya hingga 24 Oktober, nilai tukar acuan rupiah yang diperdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate melemah cukup dalam, yakni Rp 15.193 per dolar AS.

Bhima merujuk peran faktor eksternal di balik prediksi pelemahan rupiah. Namun, dia juga menyoroti faktor fundamental, yakni defisit transaksi berjalan yang mencapai 3% pada kuartal II-2018 sebagai salah satu biang keladi pelemahan rupiah. Dia memperkirakan pelemahan rupiah masih akan berlanjut tahun depan.

Rasio utang pemerintah juga memiliki selisih yang besar dari target. Dalam RPJMN rasio utang tahun ini ditetapkan 21,1%. Namun, per September lalu rasionya malah bertambah hingga mencapai 30,4% atau secara  nominal sebesar Rp 4.416 triliun. 

Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi catatan kelemahan pemerintahan Jokowi-JK adalah masalah koordinasi (ego sektoral) antar lembaga. Terutama pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuat kebijakan pro bisnis yang masuk dalam 16 paket ekonomi acapkali sulit diimplementasikan. 

Selain itu, Hariyadi merasa masih ada pengambil kebijakan di sektor tertentu yang belum memiliki kompetensi memadai. Namun, dia enggan menunjuk siapa pejabat yang dimaksud keahlian. "Yang perlu diperhatikan ini siapa pun yang in charge harus menguasai (sektor)," kata dia kepada katadata.co.id.

 Infrastruktur Tak Selamanya Manis

Dalam pengerjaan infrastruktur yang menjadi jualan Jokowi, Kementerian Perhubungan telah melempar handuk, tak mampu mengejar target. Salah satunya terlihat pada proyek pembangunan rel kereta api yang dipangkas dari 3.258 kilometer (km) menjadi hanya 1.349 km pada 2019. Bahkan sepanjang 2015 hingga 2018, Kemenhub hanya mampu membangun jalur ganda dan mereaktivasi rel sepanjang 735,1 km. "Karena masalah pendanaan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri. 

Realisasi pembangunan bandara baru cukup baik, hanya berjarak lima bandara lagi dari target RPJMN yakni 252 bandara. Selisih lebih besar ada pada realisasi dan target pengembangan pelabuhan. Dalam periode 2015-2018 Kemenhub hanya mengembangkan 104 pelabuhan, sedangkan target RPJMN pada tahun 2019 harus ada 172 pelabuhan baru yang dibangun. 

(Baca juga: Empat Tahun Jokowi-JK, Investasi Sektor Energi Terus Turun)

Pembangunan infrastruktur yang cukup berhasil terdapat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  Beberapa target seperti pembangunan infrastruktur akan terlewati. Dalam RPJMN, target penyelesaian kumulatif jalan tol mencapai 1.000 km pada 2019. Saat ini sepanjang 941 km jalan tol baru telah terbangun, mendekati angka target tahun depan. 

Tidak hanya 1.000 km, Jokowi bahkan menambah target tol baru sepanjang 911 km. Dengan begitu, sepanjang 1.852 km tol baru harus terbangun hingga tahun depan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono optimistis target tersebut dapat tercapai. Sebab, beberapa ruas jalan tol tersebut sudah dalam masa konstruksi.

Target ini akan ditopang oleh beberapa jalan tol di luar Jawa, seperti Balikpapan - Samarinda sepanjang 99 kilometer, tol Manado - Bitung sepanjang hampir 40 kilometer, hingga Pekanbaru - Dumai sepanjang 140 kilometer. "Jadi tidak melompat (jauh) karena tinggal penyelesaiannya," kata Basuki beberapa hari lalu.

Capaian Infrastruktur 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Capaian Infrastruktur 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK (Kemenko Perekonomian)

 

 Rapor Merah HAM

Kritik juga muncul pada penegakkan hukum terkait pengusutan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat yang terjadi bertahun-tahun lalu dan belum selesai hingga kini. Padahal Nawacita keempat berbunyi 'Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi rapor merah bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait keseriusan pemerintah untuk mengusut pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mencatat, ada sembilan kasus HAM berat yang bertahun-tahun belum juga diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.

(Baca juga: Komnas HAM Beri Jokowi Nilai Merah dalam Penuntasan Kasus HAM Berat)

Kasus-kasus tersebut adalah Peristiwa 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari 1989, penghilangan paksa aktivis 1997-1998, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I, peristiwa Semanggi II, kerusuhan Mei 1998, serta peristiwa Wasior, Wamena pada 2000-2003. Bahkan Komnas HAM menambahkan tiga berkas kasus lagi, yakni kasus Jambu Kepok, kasus Simpang KKA, hingga Rumah Gedong. Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta pemerintahan Jokowi segera menyelesaikan masalah ini. "Untuk kasus HAM berat (diberi) nilai merah, karena tidak ada kemajuan," kata Taufan.

 Rapor Biru 

Meski mengungkapkan banyak kritikan, Bhima mengakui pemerintahan Jokowi-JK bukannya minim prestasi. Dalam RPJMN, sasaran inflasi tahun 2018 terjaga di level 3,5%. Setidaknya, hingga September lalu laju inflasi bisa dijaga di level 1,94%. Catatan positif inflasi juga ditorehkan tahun lalu yang bisa ditekan di angka 3,61% alias di bawah target RPJMN sebesar 4%. "Adanya satuan tugas (satgas) harga pangan, pembangunan infrastruktur berkorelasi terjaganya harga kebutuhan pokok," kata dia.

Kalangan pengusaha pun memberikan rapor biru terhadap kinerja 4 tahun Jokowi-JK. Hariyadi menyebut banyak penghargaan diberikan oleh dunia internasional kepada Indonesia. Beberapa diantaranya dari lembaga pemeringkat yang menempatkan posisi Indonesia sebagai negara layak investasi. Bank Dunia (World Bank) juga menaikkan ranking kemudahan usaha di Indonesia hingga posisi 72 dari 91 tahun sebelumnya. 

Hariyadi juga mengatakan sejumlah infrastruktur telah dibangun Jokowi dengan sasaran keadilan ekonomi. Salah satu yang disinggungnya adalah pembangunan infrastruktur di Papua. Dari data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), di era Jokowi, sekurangnya 3.103 kilometer dari total 3.259 kilometer jalan Trans Papua telah tembus.

"Perhatian kepada Usaha Kecil dan Menengah juga baik karena ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana desa, hingga sertifikat," kata dia. Tahun ini, jumlah alokasi KUR tersalur ditargetkan mencapai Rp 120 triliun atau naik signifikan dari 2017 sebesar Rp 96,7 triliun dan Rp 94,4 triliun pada tahun 2016.

(Baca juga: 4 Tahun Jokowi, Menko Darmin: Pertumbuhan Ekonomi Naik Pelan-pelan)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada perbedaan antara Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya. Jokowi fokus menyeimbangkan sisi pasokan dan permintaan (supply side dan demand side) sehingga transformasi struktural dalam ekonomi bisa terwujud. "Kalau hanya demand side, yang diutak-atik hanya (kebijakan) moneter saja," ujar Darmin beberapa hari lalu. 

Dia menambahkan target pertumbuhan yang tidak tercapai erat kaitannya dengan situasi ekonomi dunia yang bergejolak. Namun dia juga menyoroti hal yang perlu dianggap prestasi seperti penurunan tingkat kemisikinan ke level terendah sepanjang sejarah, masalah ketimpangan dengan posisi rasio gini yang terbaik selama 7-8 tahun di angka 0.389, hingga angka pengangguran yang hanya 5,13%. "Inflasi empat tahun terakhir bisa dibanggakan karena mendekati negara yang mewujudkan angka inflasi rendah," kata Darmin, merujuk angka inflasi yang bergerak di kisaran 3,5%.

Meski demikian, kerja belum berakhir. Darmin mengatakan pemerintah masih terus merancang transformasi ekonomi demgan sejumlah kebijakan seperti pendidikan vokasi hingga reforma agraria. Langkah lain seperti perizinan terintegrasi online (OSS) hingga dukungan kebijakan satu peta, tetap dijalankan. Pemerintah juga mengembangkan insentif tax holiday (libur pajak) bagi beberapa sektor investasi.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha