Catatatan positif dan negatif menyertai perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada tahun keempat pemerintahannya. Nilai merah dan biru pun disematkan kepada Pemerintahan Jokowi-JK terhadap realisasi sasaran program Nawa Cita, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan evaluasi yang dilakukan pada sasaran RPJMN masih banyak yang meleset. Hal ini merupakan buah dari ditopangnya ekonomi oleh komoditas yang fluktuatif. "Hampir sebagian besar target ekonomi tidak tercapai, kecuali inflasi yang relatif lebih terkendali," kata Bhima kepada katadata.co.id, Kamis (25/10)
Jokowi sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup ambisius yakni 7% pada 2019. Bahkan dalam target RPJMN tersebut pertumbuhan ekonomi 2019 dinaikkan lagi menjadi 8%. Namun, realisasinya masih rendah. Sejak pertama dilantik memimpin Republik Indonesia, hingga kini pertumbuhan ekonomi tidak pernah menyentuh 6%. Tahun lalu baru mencapai 5,07%, bahkan pertumbuhan sempat menyentuh 4,79% pada 2015. Bhima memprediksi tahun ini hanya di kisaran 5%.
Bhima menjelaskan adanya stagnansi pertumbuhan lantaran porsi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun. Penurunannya sempat di bawah 20% pada kuartal II tahun ini. Dia menyoroti terlalu cepatnya Jokowi melompat ke sektor jasa, padahal pengembangan industri manufaktur semakin turun.
"Ini mengkhawatirkan karena industri manufaktur menyerap tenaga kerja dan efek berantai ke sektor lainnya besar," kata dia. Menurutnya, angka pengangguran yang sekarang berada di 5,13% masih bisa ditekan menjadi 5%, asalkan pemerintah konsisten mendorong industri, pertanian, dan ekonomi digital.
(Baca: Malaysia Diramal Jadi Negara Maju 2024, Bagaimana Peluang Indonesia)
Angka penurunan sasaran kemiskinan juga meleset dari target RPJMN yaitu 7,5-8,5%, meski telah direvisi menjadi 8,5-9,5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret lalu kemiskinan hanya ditekan hingga ke 9,8%. Perlu diakui tingkat kemiskinan yang berada di level satu digit (di bawah 10%) merupakan yang pertama dalam sejarah.
Beberapa sasaran jangka menengah lain yang meleset adalah nilai tukar rupiah yang tahun ini ditargetkan Rp 12.050 per dolar Amerika Serikat (AS). Kenyataannya hingga 24 Oktober, nilai tukar acuan rupiah yang diperdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate melemah cukup dalam, yakni Rp 15.193 per dolar AS.
Bhima merujuk peran faktor eksternal di balik prediksi pelemahan rupiah. Namun, dia juga menyoroti faktor fundamental, yakni defisit transaksi berjalan yang mencapai 3% pada kuartal II-2018 sebagai salah satu biang keladi pelemahan rupiah. Dia memperkirakan pelemahan rupiah masih akan berlanjut tahun depan.
Rasio utang pemerintah juga memiliki selisih yang besar dari target. Dalam RPJMN rasio utang tahun ini ditetapkan 21,1%. Namun, per September lalu rasionya malah bertambah hingga mencapai 30,4% atau secara nominal sebesar Rp 4.416 triliun.
Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani memberi catatan kelemahan pemerintahan Jokowi-JK adalah masalah koordinasi (ego sektoral) antar lembaga. Terutama pemerintah pusat dan daerah. Hal ini membuat kebijakan pro bisnis yang masuk dalam 16 paket ekonomi acapkali sulit diimplementasikan.
Selain itu, Hariyadi merasa masih ada pengambil kebijakan di sektor tertentu yang belum memiliki kompetensi memadai. Namun, dia enggan menunjuk siapa pejabat yang dimaksud keahlian. "Yang perlu diperhatikan ini siapa pun yang in charge harus menguasai (sektor)," kata dia kepada katadata.co.id.
Infrastruktur Tak Selamanya Manis
Dalam pengerjaan infrastruktur yang menjadi jualan Jokowi, Kementerian Perhubungan telah melempar handuk, tak mampu mengejar target. Salah satunya terlihat pada proyek pembangunan rel kereta api yang dipangkas dari 3.258 kilometer (km) menjadi hanya 1.349 km pada 2019. Bahkan sepanjang 2015 hingga 2018, Kemenhub hanya mampu membangun jalur ganda dan mereaktivasi rel sepanjang 735,1 km. "Karena masalah pendanaan," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri.
Realisasi pembangunan bandara baru cukup baik, hanya berjarak lima bandara lagi dari target RPJMN yakni 252 bandara. Selisih lebih besar ada pada realisasi dan target pengembangan pelabuhan. Dalam periode 2015-2018 Kemenhub hanya mengembangkan 104 pelabuhan, sedangkan target RPJMN pada tahun 2019 harus ada 172 pelabuhan baru yang dibangun.
(Baca juga: Empat Tahun Jokowi-JK, Investasi Sektor Energi Terus Turun)
Pembangunan infrastruktur yang cukup berhasil terdapat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Beberapa target seperti pembangunan infrastruktur akan terlewati. Dalam RPJMN, target penyelesaian kumulatif jalan tol mencapai 1.000 km pada 2019. Saat ini sepanjang 941 km jalan tol baru telah terbangun, mendekati angka target tahun depan.
