UMP 2023 Naik hingga 10%, Kadin Minta Insentif Industri Padat Karya
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta agar kebijakan kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan kondisi di setiap sektor agar tidak kontraproduktif. Selain itu, Kadin juga meminta agar pemerintah memberikan insentif bagi industri padat karya dan industri berorientasi ekspor yang terdampak pelemahan ekonomi global.
Arsjad mengatakan bahwa Kadin mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait kenaikan upah minimum. Namun demikian, dia mengatakan bahwa tidak semua sektor memiliki pertumbuhan dan iklim bisnis yang sama saat ini.
"Kebijakan kenaikan upah minimum pada satu periode sebaiknya menargetkan pada industri dengan laju pertumbuhan ekonomi terbesar atau winning industry pada periode tersebut. Jika tidak, kebijakan kenaikan upah tersebut akan memberatkan pelaku usaha," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (22/11).
Arsjad tidak menampik bahwa tantangan ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik terus memicu lonjakan inflasi yang berimbas pada kenaikan harga bahan pokok dan daya beli masyarakat. Di sisi lain dengan tantangan yang sama, industri dalam negeri juga merasakan dampak yang berbeda-beda.
Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.
Kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil, yang tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.
Insentif industri
Sejalan dengan itu, Arsjad mengatakan, kebijakan upah minimum seyogyanya disertai dengan pemberian insentif yang ditargetkan pada industri tertentu dan tepat sasar sesuai dengan kondisi sektoral.
Menurut dia, industri padat karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan berbeda karakternya dengan industri padat modal yang mengandalkan teknologi dan modal besar.
Begitu juga industri yang berorientasi pada ekspor seperti industri alas kaki dan pakaian jadi, berbeda dengan industri yang berorientasi pada impor, seperti makanan dan minuman yang mengandalkan bahan baku sereal, industri plastik, dan perlengkapan elektronik.
"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," katanya.
Arsjad menegaskan keberlangsungan usaha di tengah situasi ekonomi saat ini penting untuk dilindungi agar dapat memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu pihaknya mengedepankan dialog sosial dan musyawarah untuk mufakat demi mencapai titik tengah antara tenaga kerja dan industri.
Sebelumnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023 mengatur bahwa penyesuaian nilai upah minimum tidak boleh melebihi 10 persen.
Kenaikan UMP 2023 yang tak boleh melampaui 10 persen itu memperhatikan pertimbangan kondisi sosial ekonomi di setiap daerah. Selain itu, ada formulasi penghitungan berdasarkan pertimbangan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
UMP yang berlaku per 1 Januari 2023 akan ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada 28 November 2022 oleh Gubernur masing-masing wilayah.
Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 rata-rata upah minimum provinsi (UMP) di seluruh Indonesia mencapai Rp2,72 juta. Berikut rinciannya seperti tertera dalam grafik.
