Ibu Kota Baru di Bekas Pertambangan Hadapi Masalah Kualitas Air

Pemerintah berencana mengatasi permasalahan air dengan menyediakan air yang siap minum di daerah tersebut.
Image title
1 Agustus 2019, 19:01
kawasan ibu kota baru, bekas area pertambangan
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Aktivitas di tambang Batu bara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (17/1/2019). Pemerintah rencana membangun kota baru di areal bekas pertambangan di Kalimantan Timur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan rencana pembangunan ibu kota baru, salah satunya ialah dengan memerhatikan ketersediaan air.  Calon ibu kota baru di bekas daerah pertambangan akan menghadapi masalah kualitas air. 

"Yang perlu diperhatikan adalah rencana kualitas airnya karena di sana banyak tambang-tambang. (Daerah bekas pertambangan) pasti nanti pengaruhi kualitas air," kata dia dalam Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di kantornya, Jakarta, Kamis (1/8).

(Baca: Air Keran Siap Minum hingga Listrik Energi Terbarukan di Ibu Kota Baru)

Pemerintah masih belum memutuskan lokasi calon ibu kota baru. Dua wilayah yang menjadi pertimbangan yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur merupakan daerah yang terkenal dengan aktivitas pertambangan batu bara. Aktivitas penambangan batu bara ini diketahui mengakibatkan kerusakan lingkungan terutama rusaknya kualitas air. Limbah hasil tambang berpotensi mencemari sungai dan mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan.

Advertisement

Pemerintah berencana mengatasi permasalahan air dengan menyediakan air yang siap minum di daerah tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati air minum secara aman melalui keran.

(Baca: Menanti Jokowi Tunjuk Satu Titik di Kalimantan Sebagai Ibu Kota RI)

Mengutip materi presentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), pemerintah merencanakan sistem terintegrasi untuk penyediaan air baku, air minum, dan pengelolaan greywater. Dari sistem tersebut, juga akan tersedia air keran siap minum.

"Jadi tidak sekadar keluar dari keran, tapi bisa diminum sehingga tidak banyak beli air mineral," kata Menteri PPN Bambang Brodjonegoro.

Pemerintah berencana menggunakan smart water management system untuk mendeteksi kebocoran, konsumsi, dan kualitas air. Sistem ini diperkirakan dapat mengurangi konsumsi air hingga 15%.

 

Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait