Utang RI Melonjak ke Rp 6.361 T, Rasionya Rendah Dibanding Negara Lain
Jumlah utang pemerintah terus bertambah. Hingga Februari 2021, total utang mencapai Rp 6.361,02 triliun atau naik 28,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang memcapai Rp 4.948,18 triliun.
Posisi utang pemerintah tersebut setara dengan 41,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). "Peningkatan rasio utang Indonesia di masa pandemi merupakan salah satu yang terkecil," bunyi buku APBN KiTa edisi Maret 2021 dikutip Senin (29/3).
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, rasio utang pemerintah terhadap PDB memang cenderung lebih rendah dari negara lain di masa pandemi ini. Pada 2020, rasio utang RI tercatat sekitar 38,5% dari PDB, lebih rendah dari negara berkembang lainnya.
Rasio utang berbanding PDB dari beberapa negara tetangga yakni Vietnam yang mencapai 46,6%, Malaysia (67,6%), Thailand (50,4%), dan Filipina (48,9%).
Di sisi lain sebagian besar negara maju memiliki rasio utang yang lebih tinggi lagi seperti AS sebanyak 131,2%, Jepang 266,2%, dan Jerman 73,3%. "Masih rendahnya tingkat rasio utang terhadap PDB Indonesia mengindikasikan bahwa pemerintah tetap prudent dan manageable dalam hal pengelolaan utang," kata Josua kepada Katadata.co.id, Senin (29/3).
Dia menilai pemerintah perlu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan peningkatan produktivitas belanja negara. Sehingga, aktivitas ekonomi dari sisi permintaan dan produksi bisa terus membaik.
Harapannya kondisi penerimaan negara bisa membaik agar skenario konsolidasi fiskal dapat terealisasi dan defisit APBN pada 2023 bisa kembali ke aturan fiskal 3% terhadap PDB. "Ini mengindikasikan bahwa beban utang pemerintah akan cenderung menurun dalam jangka menengah-panjang yang juga akan berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.
Tahun ini, pemerintah menargetkan defisit hingga 5,7% dari PDB, lebih kecil dari realisasi tahun lalu yang mencapai 6,09%. Hingga Februari 2021, defisit fiskal telah mencapai 0,36% terhadap PDB.
Komposisi utang pemerintah pusat mayoritas berupa utang dalam bentuk surat berharga negara domestik yang hingga akhir Februari 2021 mencapai 66,59% dari total komposisi utang. Sementara itu, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yaitu mencapai 66,78%.
