Hati-hati, Bahaya Mengintai Bagikan Data NIK Sembarangan

DJP berharap NIK bisa disamarkan menggunakan teknologi sehingga kerahasiaannya terjaga.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
10 Agustus 2022, 17:08
NIK, KTP
ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/rwa.
Warga Suku Baduy menunjukkan KTP Elektronik di Kampung Kaduketug, Lebak, Banten, Senin (1/8/2022).

Nomor Induk Kependudukan (NIK) kini sudah bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak pertengahan bulan lalu dan rencananya berlaku penuh pada awal 2024. Dengan integrasi tersebut, Direktorat jenderal Pajak (DJP) mengingatkan agar nomor NIK tidak sembarang disebar luaskan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menyebut integrasi dengan sistem perpajakan tersebut membuat NIK kini makin penting. Sehingga, perlu dijaga kerahasiaannya.

"Kalau data Indonesia makin bagus, NIK itu jadi nomor identitas umum, tolong masyarakat jangan sekali-kali membagikan NIK, itu bahaya," kata Iwan dalam podcast di Youtube Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rabu (10/8).

Bukan hanya itu, ia juga mendorong agar NIK ke depannya bisa disamarkan menggunakan teknologi sehingga kerahasiaannya terjaga. Caranya bisa dengan memberikan nomor kartu, alamat email, atau bahkan dilengkapi teknologi biometrik.

Advertisement

Kebiasan masyarakat saat ini masih dengan mudah membagikan NIK dalam kondisi 'telanjang' untuk berbagai keperluan. Persyaratan saat membuka rekening bank misalnya, masih sering diminta untuk melampirkan salinan dari KTP yang terpampang jelas berbagai data di KTP terutama 16 digit NIK.

DJP selaku penyelenggara sistem perpajakan berjanji melindungi data NIK wajib pajak saat terintegrasi dengan NPWP. Baik DJP maupun Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah berkomitmen menjaga masing-masing sistem.

"Dukcapil akan menjaga data kependudukan dan kami juga akan menjaga data itu agar tidak lari ke pihak ketiga," kata Iwan.

Ada tiga upaya yang dilakukan menjaga kerahasian data NIK saat terintegrasi dengan sistem pajak. Pertama, teknologi yang disiapkan tentunya yang bisa terhindari dari peretasan.

Kedua, DJP juga membangun protokol yang akan menentukan siapa saja yang bisa mengakses data, cara mengakses dan kredensial. Ketiga, membangun keasadaran dari sumber daya manusianya, dalam hal ini dari kesadaran wajib pajak menjaga kerahasiaan data mereka.

Iwan juga memastikan keamanan sistem perpajakan Indonesia terjamin dan diakui dunia internasional. Pasalnya, sejak 2018, DJP sudah bergabung ke dalam sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) yang memungkinkan petugas pajak menerima informasi terkait harta wajib pajak di berbagai negara. Untuk bisa memperoleh data tersebut, sistem DJP perlu mendapatkan asesmen dan sertifikasi.

Integrasi NIK menjadi NPWP ini sudah dimulai sejak pertengahan bulan lalu dan proses validasi datanya masih berlangsung sampai dengan akhir tahun depan. Dengan begitu, format NPWP lama yang terdiri atas 15 digit masih bisa digunakan sampai akhir 2023.

Bagi yang belum memiliki NPWP dan baru akan membuat, DJP akan langsung mengaktviiatsi NIK sebagai NPWP. Meski demikian, mereka tetap diberikan NPWP format lama 15 digit. Setelah itu, integrasi NIK menjadi NPWP berlaku efektif dan menyeluruh pada awal 2024.

 

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait