Uni Eropa Akan Hentikan Dana Hibah ke Indonesia
Perekonomian Indonesia yang sudah meningkat dan kini menyandang status negara berpendapatan menengah (middle income countries), ternyata bisa mengurangi peluang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Uni Eropa berencana menghentikan bantuan hibah kepada Indonesia, sehingga bisa dialihkan ke negara lain yang kondisinya di bawah Indonesia.
Ke depan, menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Wismana Adi Suryabrata, bantuan akan datang dalam bentuk kemitraan Indonesia dengan Uni Eropa. “Jadi bukan sekadar penerima tapi dengan kemitraan kita juga memberi sesuatu,” katanya seusai acara laporan kerjasama pembangunan Blue Book 2016 oleh Uni Eropa di Jakarta, Rabu (11/5).
(Baca: Sofyan Djalil: APBN Belum Efektif dan Efisien)
Saat ini, Bappenas mencatat total hibah yang masih aktif saat ini mencapai € 372,2 juta atau setara dengan Rp 5,6 triliun. Pinjaman tersebut terbagi dalam tujuh program yang tersebar di enam Kementerian dan Lembaga (K/L). Yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Mahkamah Agung (MA).
Setelah dana hibah habis, program yang tengah berjalan tersebut akan dilanjutkan dengan menggunakan anggaran pemerintah sendiri. “Karena hibah ini dasarnya untuk membuat praktik kita yang bagus. Jadi kita belajar dari negara-negara Eropa seperti apa,” kata Wismana.
