Tax Amnesty Seret, Defisit Anggaran Terancam Lebih 3 Persen

Duit tebusan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) masih seret. Dari target Rp 165 triliun, baru terkumpul Rp 96,7 triliun hingga pekan ketiga Desember ini. Kondisi tersebut dikhawatirkan bakal memperlebar kekurangan (shortfall) penerimaan pajak dari prediksi semula Rp 219 triliun.    

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi, kekurangan penerimaan negara bisa mencapai Rp 230 triliun atau tembus 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). “Tahun lalu kan sekitar Rp 240 triliun, jadi tidak jauh beda. Karena penerimaan dari tax amnesty,” katanya usai menghadiri pembentukan tim reformasi perpajakan di Jakarta, Selasa (20/12).

Meski begitu, Prastowo mengatakan, bila duit tebusan bisa digenjot hingga mencapai Rp 125 triliun, maka kekurangan penerimaan bisa terjaga di level Rp 219 triliun. Maka itu, perlu upaya ekstra dari pemerintah untuk menggenjot penerimaan dari program tax amnesty. (Baca juga: Pemerintah Pantau Banyak Aset Konglomerat Belum Ikut Tax Amnesty)

Hingga November lalu, pemerintah mencatat total penerimaan negara baru mencapai Rp 1.319 triliun. Ini artinya, realisasinya baru 73,8 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.786,2 triliun. Atau sekitar 84,3 persen dari target yang direvisi yakni Rp 1.565,3 triliun.

Penerimaan itu berasal dari pajak termasuk pajak minyak dan gas (migas) sebesar Rp 965 triliun. Selain itu, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 133,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 219 triliun. (Baca juga: Sri Mulyani Yakin Raup Pajak Rp 143 Triliun Selama Desember)

Dengan pencapaian itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebutkan bahwa defisit anggaran per akhir November sekitar 2,4-2,5 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 319,2 triliun. Defisit tersebut didapat dari belanja negara yang sebesar Rp 1.638,2 triliun dan penerimaan negara Rp 1.319 triliun.

Belanja negara sebesar Rp 1.638,2 triliun tersebut baru mencapai 78,7 persen dari pagu Rp 2.082,9 triliun. Belanja tersebut terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) senilai Rp 548 triliun atau 71,4 persen dari target Rp 767,8 triliun. Belanja Non K/L sebesar Rp 419 triliun atau 77,7 persen dari target Rp 538,9 triliun.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediono menyebutkan, transfer ke daerah sudah mencapai Rp 627,4 triliun atau 86 persen dari target Rp 729,3 triliun. Sedangkan dana desa sudah tersalur Rp 43,8 triliun atau 93 persen dari pagu Rp 46,98 triliun.