Jonan Ancam Cabut Izin AKR Jika Tak Salurkan BBM Satu Harga
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT AKR Corporindo Tbk turut berpartisipasi dalam program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Jika tidak, maka pemerintah tidak segan mencabut izin penyediaan dan distribusi BBM jenis tertentu yang dipegang perusahaan swasta tersebut.
Menurut Menteri ESDM Ignasius Jonan, AKR sebagai penyalur BBM jenis tertentu harus ikut mewujudkan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia. "Kalau tidak ikut, saya keluarkan dari penyaluran untuk Solar RON 48. Kayaknya (AKR) mau deh," kata Jonan di sela-sela pelantikan pejabat Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (6/5).
(Baca: Pertamina dan AKR Dapat Penugasan BBM Satu Harga)
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah berjanji akan mempermudah AKR dalam memproses perizinan pembangunan infrastruktur BBM satu harga seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kebijakan ini penting untuk memberikan energi secara berkeadilan kepada masyarakat.
Jonan memahami dengan program ini maka AKR akan mengeluarkan dana untuk investasi. Namun, biaya itu bisa diatasi dengan menerapkan subsidi silang di daerah yang padat konsumen. "Biaya itu kan ada namanya cross subsidy," kata dia.
Sementara itu manajemen AKR belum berkomentar mengenai ancaman tersebut. Direktur AKR Suresh Vembu tidak menjawab pesan yang dikirimkan Katadata via aplikasi pesan WhatsApp.
Sebelumnya, pada Oktober tahun lalu, Suresh pernah mengatakan perusahaannya bersedia membangun SPBU di daerah terpencil, baik di Papua atau daerah manapun selama menguntungkan perusahaan. “Kalau tidak menguntungkan, kami tidak bangun. Jadi bagi kami keputusan ini berdasarkan pertimbangan keekonomian,” katanya.
(Baca: AKR Tolak Bangun SPBU di Papua jika Tidak Untung)
Menurut Suresh, AKR juga tidak hanya membangun infrastruktur BBM seperti SPBU di Jawa. Perusahannya juga telah membangun di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu juga ikut menyalurkan BBM ke wilayah timur Indonesia timur.
Di sisi lain, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, AKR sudah bersedia mendapatkan penugasan untuk program BBM satu harga. Ada beberapa titik yang akan ditugaskan pemerintah kepada AKR untuk mendukung kebijakan tersebut.
Namun, Fanshurullah tidak bersedia menjelaskan lokasi penugasan AKR. "Ada tujuh titik yang ditugaskan ke mereka (AKR)," kata dia kepada Katadata, Senin (6/5).
Selain AKR, ada juga PT Pertamina yang mendapat penugasan menjalankan program BBM satu harga. Pemerintah menargetkan secara bertahap hingga tahun 2019, ada 150 titik penyalur BBM di kabupaten seluruh Indonesia. Tahun ini ada 54 titik, lalu 50 titik di tahun depan, dan 46 titik pada 2019.
(Baca: Terus Bertambah, 12 Wilayah Kini Bisa Nikmati BBM Satu Harga)
Saat ini sudah ada 12 wilayah yang telah menikmati BBM satu harga. Wilayah tersebut tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku hingga Papua.
