KEMISKINAN: Berita Kemiskinan Terkini - Isu Kemiskinan

Kritikan terhadap BPS meningkat seiring dilepaskannya data ekonomi Indonesia yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Q2 2025, yang banyak dipertanyakan keakuratannya.

Penurunan angka kemiskinan didorong oleh berkurangnya penduduk miskin di wilayah perdesaan. Penduduk miskin kota belum dapat keluar dari dampak pandemi Covid-19.

Sayangnya, dalam konteks kemiskinan, pejabat lebih sering hanya mengutip angka dari satu jenis indikator tanpa paham bagaimana kelebihan dan kelemahan indikator tersebut.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia atau kemiskinan pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang atau 8,47% dari total populasi.

Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data kemiskinan Indonesia dengan hasil yang sangat berbeda. Apa penyebabnya?

Kemiskinan ekstrem di Indonesia menunjukkan penurunan menjadi 8,47% per Maret 2025, dengan pemerintah menargetkan eliminasi total kemiskinan pada 2029.

BPS mencatat kenaikan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, sebuah lonjakan 2,34% dari September 2024, menunjukkan tren kenaikan biaya hidup minimum.

BPS belum mengadopsi garis kemiskinan ekstrem terbaru Bank Dunia karena masih mengikuti standar RPJMN 2025-2029, tetap gunakan PPP 2017 agar data lebih konsisten.

BPS mengungkap pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia turun drastis menjadi 2,38 juta, catatan terbaik sejauh ini berkat upaya pengentasan yang dilakukan.

Transisi energi yang sehat ini dapat dicapai dengan lembaga-lembaga yang berkomitmen pada penetapan harga karbon dan daur ulang pendapatan.

Semestinya, peran negara adalah mendukung kapasitas organisasi filantropi, bukan justru menjadi pemain dominan. Pemerintah idealnya menjadi fasilitator untuk memperkuat kapasitas filantropi lokal.

Anak yatim terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan lebih dari sekadar bantuan materi untuk keluar dari kemiskinan.

Pemerintah Indonesia mempertahankan data BPS sebagai acuan utama kemiskinan nasional, meski adanya perbedaan data dengan Bank Dunia yang mencatat angka kemiskinan lebih tinggi.

Bank Dunia merevisi garis kemiskinan Indonesia berdasarkan PPP 2021, menyebabkan lonjakan drastis jumlah penduduk yang terkategori miskin menurut standar internasional.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut B Pandjaitan mengatakan garis kemiskinan berpotensi direvisi pada tahun ini.